Ini Alasan Kenapa Presiden Prabowo Tak Ingin Buru-buru Luncurkan Superholding Danantara

TEMPO.CO, Jakarta - Peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024, diundur sampai Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Tunggu Revisi Peraturan Pemerintah

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang  tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Peluncuran Danantara juga ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden selesai terlebih. Persiapan tersebut, kata mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan, ini juga menjadi arahan Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan segalanya secara rapi sebelum diluncurkan.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata Muliaman.

BP Investasi Danantara diproyeksikan jadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura. Lembaga ini diklaim memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan mendukung dibentuknya badan baru super holding BUMN bernama Danantara itu. “Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergitasnya seperti apa, gitu,” katanya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Muliaman menjelaskan bahwa Danantara mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dari Kementerian BUMN. Badan baru tersebut bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).