Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, menyatakan mereka yang membuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer secara swadaya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka mengklaim bahwa pagar bambu yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) di daerah itu dibangun sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator JRP, Sandi Martapraja di Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025, mengatakan jika pagar laut yang bikin heboh di publik adalah tanggul yang dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya.
"Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi," katanya seperti dikutip Antara.
Menurutnya, tanggul laut dengan struktur fisik sederhana itu, memiliki fungsi cukup penting dalam menahan terjadinya potensi bencana seperti abrasi. Pertama, mengurangi dampak gelombang besar, melindungi wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur.
"Kedua, mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. Kemudian mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami," ucapnya.
Ia mengungkapkan, bila kondisi tanggul laut baik, maka area sekitar pagar bambu dan di sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Dan ini memberikan peluang ekonomi baru dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Tanggul-tanggul ini dibangun oleh inisiatif masyarakat setempat yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Holid nelayan JRP, bahwa pembangunan tanggul bambu ditujukan untuk memudahkan menangkap ikan, maupun budidaya kerang hijau serta memecah ombak.
"Alhamdulillah jadi penghasilan tambahan para nelayan," kata Holid.
Disegel KKP karena Keluhan Nelayan
Meski diklaim JRP dibangun secara swadaya oleh masyarakat, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut itu justru karena pengaduan nelayan yang merasa kesulitan mencari ikan.
Apalagi pemagaran laut tersebut tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
KKP juga menegaskan penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.
Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.
Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Bikin Nelayan Sulit Cari Ikan
Masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku selama ini mengalami kesulitan dalam mencari ikan, setelah adanya pagar bambu yang terbentang seluas 30,16 kilometer di laut daerahnya tersebut.
Salah satu nelayan, di Desa Karang Serang, yang namanya enggan disebutkan, mengaku bahwa dampak dari keberadaan pagar bambu tersebut telah menutup akses lalu lintas para nelayan.
"Saat ini kami melaut malam, kami takut kalau kena pagar itu, nanti kami diminta ganti. Makanya kami selalu hati-hati banget kalau lewat," katanya kepada Antara di Tangerang, Jumat.
Menurut dia, keberadaan pemasangan pagar ini membuat nelayan setempat kesulitan untuk mencari ikan di laut. Bahkan, setiap nelayan agar bisa melaut harus memutar jauh ke lokasi mencari ikan lain.
Selain itu, kata dia pula, adanya pagar itu membuat para nelayan di Kampung Bahari Karang Serang pun sudah tidak mendapat ikan yang layak.
"Saat angin kencang kami takut ke tengah laut karena ombak besar, jadi kami cari ke pinggiran. Tapi sekarang enggak bisa karena ada pagar itu. Untuk menebar jaring enggak bisa karena nyangkut pagar. Di tempat pagar itu kita biasa dapat udang, kerang, dan rajungan," ujarnya.
Kendati demikian, dampak besar yang dialami nelayan pesisir Kabupaten Tangerang sudah tidak bisa mendapat pemasukannya untuk kehidupan sehari-harinya.
"Kalau isi solar sekarang harus lebih, misalnya kalau biasanya mau pergi cari ikan itu diisi 5 liter, sekarang harus dilebihi 2 liter, jadi 7 liter sekali berangkat. Pemasukan turunlah, turun jauh," katanya.
Ia mengungkapkan, pemasangan pagar bambu itu diketahui sudah berjalan sejak enam bulan lalu hingga saat ini. Diduga dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang.
"Orang-orang yang pasang sih enggak tahu. Tapi, kalau lihat kapalnya itu dari Tanjung Kait. Kapalnya kecil, untuk pemasangan bambunya pakai manual, orang-orang di kapal yang memasang," katanya.
Kala itu, kata dia lagi, selama pemasangan pagar bambu tersebut tidak diketahui oleh petugas patroli dari kepolisian. Pasalnya, sebelum adanya pemasangan, ia selalu bertemu dengan pihak keamanan yang sering berpatroli.
"Patroli polisi laut juga enggak kelihatan saat pemasangan pagar di wilayah Karang Serang hingga Tanjung Kait. Tapi orang-orang yang pasang pagar itu cepat kerjanya, pagi pasang siangnya selesai," ujarnya.
"Kami berharap, agar pagar bambu tersebut segera dicabut lantaran sudah mengganggu mata pencaharian para nelayan," kata dia.
Foto 
