Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Senin, 4 Maret 2024. Agenda itu diselenggarakan untuk pengkajian awal sekaligus penentuan target operasi kasus sengketa dan konflik pertanahan di tahun 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa agenda pemberantasan mafia tanah merupakan prioritas sebab mafia tanah tak hanya berdampak negatif kepada masyarakat, namun juga merugikan negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jaringan mafia tanah ini dapat berdampak serius kepada perekonomian kita. Butuh keseriusan kita untuk membentuk ekosistem yang ramah untuk semua,” ujar AHY di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.
AHY menilai bahwa salah satu cara mencapai ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak yakni melalui pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Dia turut menyinggung kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah bersama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Kejaksaan Agung dan Polri.
"Jangan sampai investor tidak punya keyakinan dalam berinvestasi karena adanya mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas (Satuan Tugas, red)-Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak cepat dan progresif,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHY turut mengklaim bahwa pada tahun 2023 terdapat 86 target yang berhasil diproses meski sebelumnya hanya ada 61 target operasi. Dengan demikian, jelas AHY, kementerian yang ia pimpin itu berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai lebih dari Rp11 triliun.
Tak hanya AHY, Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman mengungkapkan strategi integrasi hexagonal yang ia gunakan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah tindak pidana pertanahan. Konsep integrasi hexagonal ini mengedepankan koordinasi, kolaborasi, serta sinergi bersama empat pilar, seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ucap Arif Rachman.
Arif menyampaikan bahwa target operasi yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah 66 target operasi. Namun, berdasarkan data yang ada, para peserta Pra Ops saat ini telah mengantongi sebanyak 99 target operasi. “Dari 99 target operasi ini akan kita analisis dan evaluasi kiranya berapa yang bisa dijadikan target operasi,” ujarnya.
Kemudian, Arif juga menyebut bahwa selama lima tahun Satgas-Anti Mafia Tanah berdiri, operasi yang berhasil diselesaikan sudah melebihi target. “Dari target 304 kasus, telah berhasil diselesaikan sebanyak 328 target operasi,” katanya.
Foto 
