Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI tengah persiapan terbang dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Cilacap, Jawa Tengah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Muladno menerima Krisantono. Enam produsen bibit ayam pedaging menemaninya. Ketua Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) itu berkeluh kesah kepada Muladno, Selasa pekan lalu.
Salah satunya soal tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas dugaan kartel ayam broiler. "Kami ini korban, kok, dituduh melakukan kartel," kata dia, menceritakan pertemuan itu kepada Tempo, keesokan harinya. Enam wakil perusahaan pembibitan yang menemani Krisantono antara lain dari Charoen Pokphand, Japfa Comfeed, Patriot Intan Abadi, dan Malindo.
Para pengusaha itu resah setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berniat membawa hasil penyelidikan dugaan adanya kartel bibit ayam usia satu hari alias day-old chick (DOC) ke persidangan dalam tiga minggu ke depan. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengendus persaingan tidak sehat dalam bisnis ayam broiler. "Ada kesepakatan di antara segelintir perusahaan untuk mengurangi pasokan DOC sehingga barang langka dan harga tinggi," katanya, Selasa pekan lalu.
Perputaran uang di pasar ayam memang menggiurkan. Menurut perhitungan KPPU, valuasi pasar ayam mencapai Rp 450 triliun per tahun. Perputaran uang dari bisnis DOC, pakan, obat-obatan, ayam hidup, hingga daging ayam itu hanya dinikmati segelintir perusahaan.
Mengendus ada persekongkolan, KPPU memanggil para produsen DOC. Mereka dicecar perihal kesepakatan pengapkiran dini induk ayam (parent stock) yang diteken 12 perseroan pada pertengahan September lalu. Perjanjian ini menjadi titik awal bagi KPPU untuk menginvestigasi dugaan adanya kartel.
Pemeriksaan inilah yang membuat Krisantono dan anggota GPPU resah. Mereka berdalih pemangkasan jumlah induk ayam berdasarkan perintah Muladno. Dalam surat edaran yang diterbitkan pada akhir November lalu, Muladno meminta perusahaan yang telah bersepakat mengapkir induk ayam segera menjalan keputusan itu.
Muladno membantah tudingan KPPU bahwa pengapkiran dini induk ayam sebagai upaya kartel. Kesepatakan itu, kata dia, bermula dari permintaan peternak dan produsen ayam broiler untuk mengendalikan populasi ayam pedaging. Ia hanya membantu mendamaikan para produsen yang tidak pernah menemukan kata sepakat melakukan apkir.
GPPU dan Kementerian Pertanian telah lama menggodok rencana memangkas stok induk ayam. Upaya itu merupakan salah satu cara menurunkan stok anak ayam. Stok DOC perlu dikurangi karena produksinya bakal mencapai 72 juta ekor per minggu tahun ini. Padahal, menurut perhitunggan pelaku usaha, kebutuhannya hanya 48 juta ekor per minggu. Salah satu pelaku usaha menuding tingginya populasi itu karena membludaknya bibit grandparent stock milik PT Charoen Pokphand.
Desakan pemangkasan semula datang dari asosiasi peternak mandiri yang tekor akibat anjloknya harga ayam hidup sejak kuartal keempat 2013. Memasuki 2014, harga ayam hidup semakin terperosok hingga Rp 11 ribu per kilogram. Di beberapa kota harganya menyentuh Rp 9.000.
Tak tahan dengan merosotnya harga ayam, para peternak mengadu ke Kementerian Pertanian. Namun keluh-kesah para peternak bertepuk sebelah tangan. Kementerian Pertanian tak bereaksi.
Para peternak mengadu ke Kementerian Perdagangan. Singgih Januaratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), mengatakan bahwa curhat peternak mendapat sinyal positif dari Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan surat edaran menetapkan harga pokok DOC Rp 3.200 per ekor. Penetapan harga ini diharapkan bisa menekan suplai ayam broiler.
Surat edaran ini akan direvisi sebagai Peraturan Menteri Perdagangan pada Agustus 2014. Rencana kandas karena ada peralihan kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Peternak kembali mendesak Kementerian Pertanian memangkas stok ayam broiler untuk memulihkan harga ayam hidup yang tergerus di bawah harga pokok produksi Rp 17 ribu per kilogram.
Kabar terpuruknya peternak mandiri ini sampai ke telinga Menteri Koordinator Perekonomian kala itu, Sofyan Djalil. Menurut dia, rendahnya harga ayam hidup membuat peternak bermodal cekak terancam punah. Sebaliknya perusahaan besar, yang memiliki unit budi daya, memiliki daya tahan lebih kuat karena ditopang modal besar.
Yang dimaksud perusahaan besar tak lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Ketua KPPU Syarkawi Rauf menilai pangsa pasar kedua perusahaan itu lebih dari 50 persen.
Kementerian Pertanian mengetahui anjloknya harga ayam karena stok DOC melimpah. Abu Bakar, Direktur Pembibitan Kementerian Pertanian waktu itu, memfasilitasi terbentuknya tim ad hoc yang beranggotakan produsen DOC dan asosiasi peternak pada Desember 2014. Tim sepakat mengaborsi 40 persen populasi telur tetas dan mengapkir induk ayam pada usia 55 minggu.
Belakangan disepakati jumlah pengapkiran induk ayam sebesar 8 juta ekor. Masalahnya, induk ayam milik siapa yang akan diapkir?
Seorang anggota tim mengatakan, Japfa mengusulkan volume apkir Charoen 6 juta ekor. Sedangkan Charoen hanya ingin mengapkir 4 juta ekor. Dua usulan ini selalu menjadi topik pembahasan panas di setiap rapat tim ad hoc.
Pemerintah terkesan condong ke Charoen. Ini membuat sebagian anggota GPPU kecewa. Alasannya, anjloknya harga DOC dan ayam siap potong dipicu oleh membeludaknya stok DOC milik Charoen. "Ibarat jalan, truk Charoen yang merusak jalan, kok kita diminta ikut memperbaiki," kata salah satu produsen bibit.
Di tengah tarik-ulur tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro digantikan Muladno pada Juni 2015. Pergantian pejabat ini dimanfaatkan asosiasi untuk mendesak pemangkasan stok anak ayam.
Keinginan tersebut mendapat angin segar dari Muladno. Produsen dikumpulkan di Gedung Manggala Wana Bhakti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada pertengahan September 2015. Muladno meminjam ruang Kementerian Kehutanan karena ada rapat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, yang lokasinya tak jauh dari Kementerian Kehutanan.
Dalam rapat itu, 12 perusahaan kakap bersepakat melakukan pengapkiran induk ayam sebanyak 6 juta ekor. Namun perdebatan kembali mengemuka: berapa porsi Charoen dan Japfa. Direktur Pemasaran Charoen Jemmy Wijaya menolak usulan rapat yang menyodorkan persentase pengapkiran yang harus dilakukan Charoen sebesar 75 persen.
Lima jam berlangsung, porsi apkir untuk Charoen diputuskan 59 persen. Kesepakatan itu diteken 12 produsen DOC, termasuk Charoen dan Japfa. Muladno ikut meneken kesepakatan. Surat kesepakatan ini dijadikan KPPU sebagai bahan pemeriksaan dugaan kartel.
Charoen keberatan dengan porsi 59 persen. Sebelum pengapkiran dini tahap pertama dilakukan, Charoen melakukan negosiasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memanggil perwakilan Charoen dan Japfa. Hasilnya, persentase pengapkiran yang mesti dilakukan Charoen sebesar 50,08 persen dan Japfa 16 persen. Sisanya dibagi kepada perusahaan lain. Muladno membenarkan pertemuan itu. "Itu keputusan rapat besar," katanya.
Setelah pengapkiran tahap pertama kelar, Charoen melobi Muladno untuk menurunkan porsi pengapkiran. Alasannya, pangsa pasar Charoen di bisnis broiler hanya 44 persen. Hitungan ini berdasarkan riset lembaga independen yang disewa Kementerian Pertanian. Muladno mengakui pangsa Charoen 44 persen, namun ia tidak berani merevisi karena sudah menjadi keputusan menteri.
Agar Charoen legawa, Muladno menaikkan porsi afkir Japfa dari 16 menjadi 21,69 persen. Budiarjo Soebijanto, Senior Vice President Head of Marketing & Sales, Feed Divison PT Multibreeder Adirama Tbk, anak usaha Japfa Comfeed, mengatakan terpaksa menerima keputusan itu. Porsi terbaru ini berlaku untuk pengapkiran tahap dua, akhir November 2015.
DI tengah berlangsungnya apkir tahap kedua, harga DOC bergejolak. Permintaan meningkat menjelang libur panjang, akhir Desember. Sigit Prabowo, Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, mengatakan permintaan daging ayam naik hingga 20 persen setiap liburan. Karena populasi telah dikurangi hingga 3 juta ekor, pasokan yang biasanya cukup menjadi berkurang akibat lonjakan permintaan.
Di lapangan, peternak mandiri kesulitan mendapatkan DOC. Rupanya, perusahaan pembibitan kakap mengistimewakan peternak kemitraan. Jemmy mengakui Charoen mengutamakan pasokan DOC bagi peternak plasma. "Wajar bila kami mendahulukan pelanggan yang loyal," katanya. Meski demikian, Jemmy mengatakan Charoen tetap melayani permintaan DOC di luar kemitraan.
Berkurangnya induk ayam membuat harga DOC naik dari Rp 3.500 per ekor menjadi Rp 5.500-6.000 per ekor. KPPU mengendus meroketnya harga DOC itu tak wajar.
Ketua Komisi Syarkawi Rauf memastikan lonjakan harga DOC terjadi karena pengapkiran dini. Itu sebabnya, Syarkawi mengirim surat kepada Muladno agar menghentikan pengapkiran dini hingga penyelidikan KPPU kelar.
Krisantono mengatakan penyelidikan tentang dugaan adanya kartel membuat produsen DOC kebingungan. Ia tetap berdalih bahwa perintah pengapkiran dini datang dari Kementerian Pertanian. Kalau pengapkiran dibatalkan, Kementerian Pertanian akan menjatuhkan sanksi. "Maju kena semprit KPPU, mundur kena sanksi Kementerian," katanya.
Akbar Tri Kurniawan, Ayu Prima Sandi, Agus Supriyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo