Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik Thomas M. Djiwandono atau Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) 2 pada Kamis, 18 Juli 2024. Pelantikan keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disoroti oleh pengamat dan ekonom.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengatakan pelantikan Tommy tak terlepas dari upaya tim Prabowo untuk memastikan transisi pemerintahan. Sebelumnya, Bendahara Partai Gerindra itu juga telah tergabung di dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk mengunci sumber daya strategis di pemerintahan khususnya terkait dengan perencanaan anggaran," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.
Dia melanjutkan, terlalu banyak isu liar bermunculan ke permukaan yang berkaitan langsung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhir-akhir ini. Mulai dari isu family office, tabungan perumahan rakyat (Tapera), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga anggaran makan bergizi gratis.
Masuknya tim Prabowo ke Kemenkeu, kata dia pasti memengaruhi narasi dan prioritas di internal kementerian. "Termasuk soal pengisian jabatan di internal kementerian pasca pemerintahan Jokowi dan memastikan struktur anggaran berpihak pada kepentingan politik dan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," tutur Wahyudi Askar.
Mengingat Thomas Djiwandono yang sebelumnya sudah masuk dalam tim transisi pemerintahan, Wahyudi menduga ada dinamika di internal kementerian. Oleh karena itu, dia pun masuk langsung ke dapur kementerian. "Jika masuk secara struktural, power-nya akan lebih besar dibandingkan dengan Tim Gugus Tugas, karena mengikuti day to day di kementerian."
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual berharap proses transisi berjalan mulus dengan masuknya Thomas Djiwandono ke dalam kabinet. Kemudian, juga dapat memastikan program-program pemerintahan berikutnya bisa berjalan. "Pelantikan baru 20 Oktober, sedang pengesahan APBN di Agustus ini. Pertanyaan-pertanyaan kan juga banyak menyangkut program-program pemerintahan ke depan," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Kamis.
Atas penunjukan Thomas Djiwandono ini, David memperkirakan investor masih akan menunggu. "Sejauh ini mungkin market masih akan wait and see untuk posisi kunci perekonomian yang lain," kata dia.
Pilihan Editor: Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Memiliki Asuransi
Foto 
