Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal belanja pemerintah. Pasalnya, ia mengatakan realisasi belanja pemerintah masih rendah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sekitar kurang lebih 15 persen untuk APBN, dan 7 persen untuk APBD, masih rendah," ujar dia dalam siaran langsung, Kamis, 27 Mei 2021. Tak hanya itu, serapan belanja pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, yaitu baru 24,6 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena itu, ia mengatakan pengawasan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan belanja pemerintah. "Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat, ini yang saya minta tadi dikawal."
Jokowi mengatakan bahwa realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen pada kuartal I 2021. Pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah juga masih kurang dari 5 persen. Karena itu, ia mengatakan hal tersebut harus terus diikuti, dikawal, dan dibantu.
"Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas internal pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini, ini ada apa?" ujar Jokowi.
Setelah penyebab itu diketahui, Jokowi berharap BPKP bisa memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut, menurut dia, hanya bisa dilaksanakan dengan adanya pengawalan belanja pemerintah. Dengan demikian, belanja bisa direalisasikan secara cepat dan akuntabel.
Jokowi mengingatkan bahwa target pemerintah saat ini adalah mengejar target pertumbuhan kuartal II sebesar 7 persen. Ia menilai angka tersebut bukan target yang mdah dicapai.
"Tapi saya meyakini insya allah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," kata Jokowi.
Foto 
