Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Jokowi Tinjau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi di BKPM

Presiden Jokowi meninjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

14 Januari 2019 | 10.23 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Jokowi jajan cilok (Instagram @jokowi)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Baca juga: Darmin Nasution: OSS Telah Terbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha

Jokowi yang mengenakan kemeja batik tiba di Gedung BKPM di Jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan sekitar pukul 08.45 WIB. Begitu tiba di Kantor BKPM, Presiden disambut oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan pejabat BKPM lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi antara lain didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Mensesneg Pratikno.

Mulai 2 Januari 2019, Sebelumnya pemerintah mengalihkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau "Online Single Submission" (OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan cakupan pengalihan akan dilakukan secara bertahap.

Pertama, untuk operasional layanan perizinan berusaha berbantuan serta operasional sistem OSS akan dimulai pada 2 Januari 2019.

"Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya atau OSS Lounge, penyediaan pusat layanan yaitu call center 1500765, dan layanan bantuan teknis melalui e-mail, serta penyediaan sumber daya manusia dan anggaran," ujar Susiwijono.

Sementara itu, operasional sistem OSS yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan versi 1.0 upgrade serta penyelesaian kendala teknis tetap melibatkan Tim Teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Meskipun sistem OSS akan dialihkan ke BKPM, untuk penyelesaian permasalahan dan kendala teknis operasional sistem OSS bersama-sama dengan Tim Teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Susiwijono.

Kedua, penyediaan infrastruktur sistem OSS oleh BKPM akan dimulai pada 1 Maret 2019. Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1 Maret 2019.

Ia menegaskan untuk pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada pemindahan sistem atau aplikasi karena sistem OSS merupakan sistem berbasis web dan saat ini berjalan di infrastruktur "cloud".

"Kami menggunakan sistem 'cloud' yang berjalan di data center serta tersertifikasi ISO 27001-2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi," ujar Susiwijono.

Baca berita Jokowi lainnya di Tempo.co

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus