Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Jubir Luhut Sebut Banyak Angka Kematian Tertumpuk dan Dilaporkan Terlambat

Jubir Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan banyak angka kematian Covid-19 yang dicicil pelaporannya sehingga pembaruan data terlambat.

11 Agustus 2021 | 21.59 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Petugas membawa peti jenazah untuk dikuburkan di pemakaman khusus Covid-19 TPU Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Selasa, 20 Juli 2021. Kasus kematian harian di Indonesia kembali menjadi yang tertinggi di dunia per tanggal 22 Juli 2021, dengan 1.449 kematian. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan banyak angka kematian Covid-19 yang tertumpuk-tumpuk dan dicicil pelaporannya sehingga pembaruan data terlambat. Kondisi ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memasukkan indikator kematian dalam evaluasi PPKM level 4.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah. Data yang bias menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah,” ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Agustus 2021.

Jodi menyebut dikeluarkannya indikator itu bukan berarti pemerintah menghapus data kematian sebagai acuan untuk mengevaluasi PPKM. Ia mengatakan indikator ini hanya tidak dipakai untuk sementara waktu.

Ia menambahkan masalah pembaruan data juga muncul karena ada banyak kasus aktif yang tidak ter-update selama kurang dari 21 hari. "Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," katanya.

Saat ini pemerintah sedang  melakukan perbaikan untuk memastikan data lebih akurat.  "Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti  akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," katanya.  

Sembari menunggu proses perapian data pemerintah masih menggunakan lima indikator untuk asesmen, seperti tingkat pemanfaatan tempat tidur BOR, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, pelacakan, pengetesan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level karena ada data yang tidak diperbarui sehingga menimbulkan distorsi. Pemerintah lalu menetapkan 26 kabupaten/kota turun status dari PPKM level 4 menjadi level 3, hanya dengan lima indikator lain asesemen.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | DEWI NURITA

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, Francisca mulai bergabung di Tempo pada 2015. Kini ia meliput untuk kanal ekonomi dan bisnis di Tempo.co.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus