Kejar Tayang Bendungan Prioritas

JAKARTA – Ancaman kemarau memacu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelesaikan pembangunan sisa proyek bendungan yang sudah dirancang sejak awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dari program pembangunan 61 bendungan, masih tersisa 25 proyek yang harus dirampungkan sebelum pengujung 2024. Direktur Bendungan dan Danau Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, mengatakan ada 10 proyek bendungan yang akan dituntaskan lebih dulu pada tahun ini.

“Intinya, kami terus menambah tampungan air sejak peringatan kemarau muncul,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Lampu kuning gangguan ketahanan pangan hingga awal September 2023 sebelumnya sudah didengungkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lembaga peneliti anomali cuaca tersebut mengingatkan publik soal ancaman gagal panen pada lahan pertanian tadah hujan akibat beberapa fenomena cuaca, salah satunya El Nino.

BMKG memperkirakan kondisi itu bisa menyebabkan puso alias gagal panen karena kurangnya pasokan air. El Nino yang diperkuat Indian Ocean Dipole (IOD) positif—perbedaan suhu permukaan laut di dua area berbeda—memicu kemarau yang lebih kering dibanding pada beberapa tahun terakhir. 

Baca juga: Kelaparan Tersebab El Nino di Papua

Belakangan Kementerian Pekerjaan Umum sudah mendata adanya 223 bendungan yang daya tampung totalnya mencapai 6,73 miliar meter kubik. Volume tampung air itu masih diperkuat ribuan embung, situ, serta danau. Dari 13 waduk terbesar di Indonesia saja—termasuk Waduk Jatiluhur di Purwakarta serta Waduk Karangkates di Malang—pemerintah bisa menjaga ketersediaan air hingga 3,37 miliar meter kubik atau setara dengan pengairan ke area seluas 568.074 hektare.

Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Gardu Pandang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 11 Juli 2023. ANTARA/Adeng Bustomi

Di tengah potensi kemarau yang tidak tertebak, Adenan membenarkan bahwa penyelesaian sisa proyek bendungan semakin urgen dikejar untuk peningkatan daya tampung air. Dari target besar 61 bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum sudah merampungkan 36 proyek berkapasitas total 1.900 juta meter kubik—membuat cakupan sawah nasional yang diairi oleh bendungan melonjak dari 11 persen menjadi 19 persen. 

Rencananya, setelah merampungkan 10 proyek baru pada tahun ini, pemerintah bakal menyelesaikan enam proyek berikutnya pada paruh pertama 2024. Sisanya, yakni sembilan bendungan lainnya, akan dipacu penyelesaiannya sebelum akhir tahun tersebut. “Untuk proyek berjalan, kami memperbanyak material, peralatan kerja, jumlah pekerja, bahkan jam kerjanya,” tutur dia.

Hambatan Pekerjaan Konstruksi

Adenan tak menampik soal munculnya hambatan pekerjaan konstruksi di lokasi proyek. Isu sosial, seperti penolakan masyarakat, masih menjadi ganjalan utama. “Pro dan kontra pasti ada. Tapi kami selalu sampaikan sosialisasi soal manfaat proyek.” Salah satu konflik sosial ihwal bendungan yang sempat diangkat Koran Tempo adalah penolakan warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terhadap penambangan terbuka andesit atau quarry yang menjadi sumber material Bendungan Bener.

Waduk yang biaya pembangunannya Rp 2,06 triliun itu dianggap sebagai biang keladi banjir lumpur di permukiman Wadas. Warga menyebutkan pembuatan jalan ke area tambang andesit telah memicu banjir lumpur. Isu sosial itu juga yang berpotensi menunda penyelesaian Bendungan Bener dari seharusnya awal tahun depan menjadi semester kedua 2024.

Baca juga: Advokasi Warga Berbalas Aksi Teror Molotov