Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Subdirektorat Investasi BUMN Kementerian Keuangan Ahmad Saiful Mujab mengungkap, kementeriannya akan terus menyuntik pendanaan kepada Perum Bulog. Ia mengatakan dana yang disuntikkan ini bukan dialokasikan untuk belanja, melainkan investasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami berusaha memberikan pendanaan yang sustainable kepada Bulog,” ujar Mujab dalam diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta, dikutip Selasa, 25 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mujab menjelaskan, Kemenkeu menyediakan buku rekening investasi di Bulog. Kementerian Keuangan dapat mengisi rekening itu berdasarkan APBN untuk digunakan melaksanakan penugasan menyerap beras.
Kementerian Keuangan merancang agar pendanaan Bulog dapat terus bergulir. Mujab mencontohkan, Bulog akan mendapatkan uang pengganti dari pemerintah atau mitra ketika beras telah disalurkan ke masyarakat. Karena itu, rekening Bulog akan terus terisi.
Tapi kini lantaran Bulog diminta menjual beras lebih murah, Mujab mengatakan, pendanaan ditanggung dulu oleh pemerintah. Kalau anggaran kurang, pemerintah dapat mengalokasikan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk belanja.
“Secara prinsip kami memisahkan buku rekening investasi supaya memudahkan pertanggungjawabannya. Karena bagaimanapun ini investasi bukan belanja, jadi kami mesti menjaga uangnya itu tetap utuh,” ujar Mujab.
Kendati telah menyuntik dana Rp 16,6 triliun, Mujab mengatakan uang ini belum memenuhi seluruh kebutuhan Bulog. Menurut catatan dia, perusahaan pelat merah ini memerlukan anggaran Rp 39 triliun untuk mengamankan cadangan beras sebanyak 3 juta ton. Anggaran ini, ujar dia, akan dipenuhi bertahap.
“Dalam bentuk penambahan alokasi investasi. Jadi akan semakin bertambah. Nambah-nambah terus sehingga nanti ke depan ini diharapkan bisa secara sustainable menenuhi kebutuhan Bulog,” ujar Mujab.
Bulog sebelumnya menyatakan memerlukan anggaran paling sedikit Rp 57 triliun untuk menjalankan penugasan pemerintah menyerap beras hingga April 2025 untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Karena target naik dari 2 juta menjadi 3 juta ton setara beras, Bulog meminta bantuan pendanaan dari pemerintah.
Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan, perusahaan pelat merah ini kini masih memiliki stok sebanyak 1,7 juta ton di gudang. Dengan target awal serapan beras sebanyak 2 juta ton, stok akhir tahun diproyeksikan sebanyak 1,2 juta ton. Artinya, Bulog akan mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton sepanjang tahun.
"Tapi dengan kabar kami diminta menyerap 3 juta ton, artinya kami akan mengelola 4,7 juta ton. Kalau kami hitung harga Rp 12 ribu per kilogram, artinya 4,7 juta dikali Rp 12 ribu, kurang lebih Rp 57 triliun harus kami sediakan," ujar Iryanto di Kantor Bulog, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Anggaran ini masih ditambah dengan biaya pengolahan sebesar 10 persen dari total kebutuhan. Biaya pengolahan ini, Iryanto mengatakan, selalu diperlukan setiap tahun. Kendati besar, ia berujar total pendanaan Bulog masih tidak sebesar usaha-usaha yang besar, yakni kurang lebih Rp 60 triliun untuk mengolah beras 4,7 juta ton.
Bulog selama ini dibantu oleh perbankan dalam mendanai operasionalnya. Tapi dengan adanya tambahan penugasan, Iryanto mengatakan Bulog saat ini sedang berbicara dengan pemerintah untuk meminta bantuan pendanaan yang terstruktur. "Kalau struktur kami dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kami," tuturnya.
Pilihan Editor: Jurus Kementerian Keuangan Setelah Penerimaan Pajak Lesu
Foto 
