Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berada di lokasi yang bebas dari potensi bencana alam, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi alternatif dapur umum saat terjadi bencana di berbagai daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terkena banjir. Disitulah SPPG akan ditempatkan, dan kami sudah dapat tempatnya. Meskipun baru satu tempat, di tempat lain juga dilakukan seperti itu," ucap Dadan ditemui usai penandatanganan Mou antara BGN dengan Kementerian PU, di Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan menjelaskan pengaturan lokasi dapur MBG sudah dimasukkan dalam standar operasional prosedur (SOP) di seluruh wilayah Indonesia. "Kami sudah masukkan itu dalam SOP di seluruh wilayah Indonesia. SPPG harus di daerah yang paling aman, yang satu dari banjir, dua dari longsor, ketiga dari goncangan gempa bumi. Jadi mungkin nanti ada konstruksi-konstruksi yang lain," tuturnya.
Dadan juga berharap dapur MBG bisa menjadi solusi cepat saat terjadi bencana di berbagai wilayah. Dengan target 30.000 satuan pelayanan, dapur MBG diharapkan mampu memasok kebutuhan makanan bagi warga terdampak tanpa perlu mengerahkan tenda atau fasilitas darurat lainnya.
"Di seluruh Indonesia akan ada 30.000 satuan pelayanan, sehingga kalau ada darurat dimanapun, kita sudah siap. Jadi tidak perlu lagi mengerahkan tenda dan lain-lain, karena pegawainya sudah ada, peralatannya ada, kemampuannya ada. Jadi ini dalam jangka panjang akan seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya, BGN sempat menerima kritik karena dapur MBG dinilai belum menyasar wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menanggapi hal itu, Dadan mengungkapkan bahwa pihaknya segera membangun 1.542 dapur MBG di wilayah 3T dengan dukungan dana APBN.
"Perlu kami sampaikan bahwa kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak, kenapa Badan Gizi tidak mendahulukan daerah-daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal," kata Dadan. "Kami akan membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu.”
Foto 
