Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memilih untuk fokus memaksimalkan anggaran dari APBN senilai Rp71 triliun atau dukungan daerah melalui APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah usulan penambahan dana yang bersumber dari zakat masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya," kata Dadan melalui pesan singkat merespons usulan dana zakat untuk Program MBG, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program masih sesuai dengan ketetapan awal pemerintah yakni Rp71 triliun.
Target utama program makan bergizi gratis adalah menyasar 82,9 juta penerimaan manfaat. Namun karena pada tahun pertama pelaksanaannya hanya mendapat anggaran Rp71 triliun, untuk periode Januari-April akan melayani 3 juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan. Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.
Sebelumnya usulan terkait pemanfaatan dana zakat untuk MBG disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin pada Selasa, 14 Januari 2025. Bazasnas siap menyalurkan dana zakat khusus untuk penerima fakir miskin dalam bentuk makan bergizi gratis.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf juga mengusulkan dana infak dan sedekah pada lembaga pengelola dapat digunakan untuk mendukung Program MBG.
"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," katanya.
Namun Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.
BPG Memerlukan Dukungan APBD
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, selain bersumber dari APBN, perlu pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.
"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.
SPPG Minta Pembayaran Lancar
Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar/bulan untuk belanja bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Belanja kami Rp1,2 miliar untuk satu bulan, satu dapur," kata pemilik SPPG Wong Solo 1 dan 2 atau SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu.
Ia mengatakan di dua dapur yang ada di SPPG tersebut, para tenaga kerja menyiapkan sebanyak 12.000 porsi/hari. Untuk dapur satu menyuplai 49 sekolah dan dapur dua sebanyak 59 sekolah yang ada di kawasan tersebut.
Mengingat biaya operasional yang cukup besar, ia berharap proses reimburse dari pemerintah bisa berjalan lebih cepat. Ia meminta pembayaran agar bisa dilakukan setiap minggu.
"Kalau bisa harapan kami dibayar mingguan. Dibayar mingguan, tidak lebih dari satu bulan," katanya.
Meskipun sejauh ini masih menggunakan anggaran mandiri, pihaknya berkomitmen ikut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami betul-betul tidak sembarangan karena katering itu butuh pengalaman dan pengetahuan. Saya memberi contoh kepada teman-teman lainnya, dengan pengalaman kami ini supaya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Selain dapur, pihaknya juga menyiapkan sebanyak empat armada yang berfungsi untuk mendistribusikan makanan ke setiap sekolah.
"Untuk pendistribusian mobilnya memang harus cukup karena waktunya bersamaan," katanya.
Terkait hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pembayaran dari pemerintah untuk pengelola SPPG belum bisa dilakukan karena proses administrasi di APBN.
"Untuk tahap awal ini karena sekolah tanggal 6 Januari 2025 program sudah launching, sementara kami baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 Januari juga, jadi tahap awal kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi sejak awal," katanya.
Meskipun demikian, pihaknya sedang mengupayakan agar dana dari APBN dapat dicairkan lebih awal. Dengan demikian, BGN bisa melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis, salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Ke depan UMKM, pengusaha kantin, warung tegal, dan lain sebagainya bisa ikut terlibat. Ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian," katanya.
Foto 
