Kerja Sama Antaroperator Tidak Mudah

RENCANA pemerintah merevisi peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dan frekuensi menuai pro-kontra. Sebagai operator yang memiliki jaringan paling luas, PT Telkomsel menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak adil. Revisi itu, menurut Telkomsel, menguntungkan operator seluler lain—terutama yang selama ini mengantongi lisensi tapi tak menggunakan izinnya untuk membangun jaringan.

Proses penyusunan draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit itu juga dinilai tak terbuka. "Sehingga tidak ada kesempatan untuk memberi masukan," kata Direktur Utama Telkomsel Ririek Andrianyah kepada Dewi Rina, Iqbal Lazuardi, dan Mega Marina dari Tempo di kantor Telkom Geger Kalong, Bandung, Rabu pekan lalu.

Benarkah Telkomsel tidak setuju konsep berbagi jaringan?

Bukannya tidak setuju. Kami setuju sepanjang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah business to business. Yang saya dengar, di revisi peraturan pemerintah itu memang jiwanya B to B, tapi ada klausul tambahan yang bisa menjadi "wajib". Bila ada satu operator yang kesulitan membangun di suatu daerah, operator yang sudah membangun di daerah itu wajib membantu.

Kedua, jangan jadi pintu bagi operator keluar dari komitmen. Setiap operator yang diberi lisensi sebenarnya punya kewajiban membangun infrastruktur. Waktu itu memang komitmennya rata-rata jumlah base transceiver station (BTS). Ada operator yang tidak membangun sebagaimana seharusnya. Semakin ke sini, membangun infrastruktur semakin berat karena bisnis telekomunikasi itu harganya tergerus setiap menit.

Sejak kapan Telkomsel membangun jaringan?

Dari dulu kami membangun infrastruktur. Satu, BTS reguler yang secara finansial menguntungkan. Kedua, BTS merah-putih di daerah pinggiran yang secara finansial tidak menguntungkan. Ketiga, BTS universal service obligation dari subsidi pemerintah dan dana pungutan dari operator lain. Telkomsel bisa besar seperti sekarang tidak tiba-tiba. Pernah ada masa kami juga berdarah-darah. Ibaratnya, dulu menanam sekarang menuai.

Seberapa besar investasi untuk membangun jaringan?

Tergantung skalanya. Yang sekarang dilakukan adalah memperluas dan menambah kapasitas. Kalau di Telkomsel rata-rata 16-17 persen belanja modal, kalau Telkom 20-25 persen.

Jadi apa keputusan final Telkomsel terkait dengan revisi PP Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP Frekuensi Radio dan Orbit Satelit?

Kami belum pernah dilibatkan penyusunan PP 52 dan 53. Semestinya ada keterbukaan. Memang sebelumnya ada seminar. Tapi buat kami yang penting itu draf RPP-nya. Tidak ikut seminar tidak jadi masalah sepanjang bisa baca draf sehingga ada kesempatan memberi masukan. Seharusnya yang dipublikasikan isi revisinya. Apalagi telekomunikasi termasuk sektor strategis.

Apa untungnya network sharing?

Implikasi network sharing dari segi ekonomi makro yang sering didengung-dengungkan adalah menghemat devisa. Itu benar, tapi tidak besar karena defisit terbesar datang dari handphone. Dari tahun ke tahun, 30 persen impor infrastruktur dan 70 persen itu handphone. Belum termasuk yang dari pasar gelap. Kalau mau menghemat devisa, yang paling efisien adalah menjaga pasar handset.

Seperti apa praktek berbagi jaringan di negara lain?

Kalau di seluler tidak banyak yang melakukan. Prancis dulu mengizinkan berbagi jaringan, tapi sekarang tidak boleh. Prakteknya gagal di negara lain. Tidak mudah menyelaraskan dua operator untuk jalan sama-sama.

Bukankah konsumen diuntungkan karena tarif lebih murah?

Tarif murah yang tak wajar itu tidak bagus untuk konsumen dalam jangka panjang. Lama-lama kualitas pelayanan bisa menurun. Perusahaan tidak mampu bangun lagi dan lama-lama gulung tikar. Semestinya pemerintah membina itu.