Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Sugeng Suparwoto mengkritik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya mengkritik apa yang disampaikan Pak Luhut bahwa secara jelas minggu depan akan ada kenaikan BBM, apa yang terjadi? Kapannya belum pasti,” ujar dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia apa yang disampaikan Luhut itu berpengaruh terhadap kuota yang sudah disiapkan lantas jebol kembali. Mengacu data Kementerian Keuangan, konsumsi BBM pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta kilo liter, sehingga kuota BBM bersubsidi tersisa 6,2 kilo liter.
Sugeng menjelaskan berdasarkan catatannya ekonomi Indonesia bangkit disebabkan oleh sektor mobilitas transpotasi, angkanya tertinggi 21 persen. Ekonomi Indonesia tumbuh salah satunya ditopang kegiatan mobillitas yang menyerap energi atau BBM yang besar. “Jadi konsekuensi logis, dari itu mau kita biarkan seperti hari ini,” kata dia.
Sebelumnya, Luhut mengungkapkan kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan lantaran pemerintah telah memberi subsidi yang besar untuk energi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) begitu kuat.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana kenaikan harga ini," ujarnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Luhut berujar presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurutnya harga BBM di Indonesia adalah yang termurah. "Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN yang besar kita," ucapnya.
Pemerintah sebelumnya telah memberi sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi. Sinyal ini menguat setelah anggaran subsidi dan kompensasi energi membengkak sampai Rp 502 triliun.
Baca Juga: Jokowi Soal Harga Pertalite: Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak, Harus Diputuskan Hati-hati
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.