Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara turut menyoroti keterlambatan publikasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode Januari 2025. Bhima berpendapat pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN terkini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penundaan publikasi data realisasi anggaran dan belanja itu, ujar Bhima, akan menurunkan kepercayaan investor. “Juga bahwa pasca efisiensi anggaran, bermasalahnya Coretax dan tambahan anggaran untuk Danantara, pemerintah makin tertutup soal kondisi fiskal,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 8 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak memasuki tahun 2025, setidaknya ada tiga peristiwa ekonomi besar yang terjadi di dalam negeri. Pertama, implementasi sistem perpajakan Coretax yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun sejak peluncurannya, terdapat banyak kendala yang dilaporkan oleh wajib pajak.
Kedua, terbitnya perintah penghematan anggaran yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Prabowo minta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Ketiga, peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025. Dalam pidato peresmiannya, Prabowo mengklaim berhasil mengamankan sekitar Rp 300 triliun dari inefisiensi, korupsi, dan belanja tak tepat sasaran. Dana itu disebut akan dialokasikan untuk diinvestasikan ke Danantara.
Bhima mengatakan, publikasi rutin berupa pembaruan informasi mengenai realisasi APBN sangat penting. “Perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara, rating surat utang, dan berbagai indikator makro lainnya sepanjang 2025,” ujar dia.
Tak hanya sebagai pijakan gambaran ekonomi makro, Bhima menilai masyarakat dan para pelaku pasar juga ingin mengetahui pos belanja mana saja yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. “Serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” katanya.
Sebagaimana diketahui, data bulanan kinerja APBN periode Januari 2025 belum juga diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
APBN KiTa adalah publikasi bulanan yang berisi data rincian realisasi penerimaan negara, belanja, utang dan pengelolaan keuangan negara lainnya. Tujuannya untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Biasanya, Kementerian Keuangan rutin merilis APBN KiTa tiap bulan. Publikasi APBN KiTa umumnya dilakukan lewat konferensi pers dan daring. Kementerian Keuangan selalu memaparkan kinerja APBN selama sebulan pada bulan berikutnya. Misal APBN Januari 2025 diumumkan pada Februari. Namun paparan kinerja APBN periode Januari tak kunjung diumumkan hingga saat ini.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan mundurnya publikasi bulanan kali ini disebabkan agenda kementerian yang padat. "Pelaksanaannya mungkin minggu depan, tunggu saja," ujarnya.
Sri Mulyani terakhir kali melaporkan publikasi APBN KiTa bulan Desember 2024 yang dipaparkan pada 6 Januari 2024. Pemaparan tersebut bersamaan dengan rilis kinerja APBN 2024 secara keseluruhan. Kementerian Keuangan juga rutin meluncurkan publikasi buku APBN KiTa di laman resminya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
