Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah memastikan bakal memprioritaskan konten lokal dalam pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri berujar, pemerintah menargetkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam proyek yang digarap bersama Jepang tersebut. mencapai 60 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami memikirkan local content. Perihal ini sudah kami bahas sebelum penandatanganan nota kesepahaman bersama Jepang,” ujar Zulfikri saat ditemui di Hotel Pullman pada Selasa petang, 24 September 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah Indonesia dan Jepang sebelumnya telah meneken nota kesepahaman untuk tahap awal pembangunan kereta semi cepat. Kesepakatan ini menjadi acuan kedua negara untuk melaksanakaan preparatory study atau studi persiapan proyek sebelum perancangan desain dan konstruksi dimulai.
Adapun proyek kereta semi cepat ini nantinya bakal digarap oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dalam nota kesepahaman Indonesia dan Jepang, ada delapan poin yang disepakati. Di antaranya meliputi kecepatan waktu operasional dan tipe bahan bakar penggerak kereta.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan investasi yang diperlukan untuk pembangunan kereta semi cepat tak terlampau banyak karena pemerintah akan memanfaatkan konten lokal. Saat ini, ia menghitung investasi yang diperlukan hanya Rp 60 triliun dari hitungan semula Rp 80-120 triliun.
“Kami rasa Jepang akan sepakat dan mendukung langkah kita melibatkan local content,” ujar Budi Karya.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ishii Masafumi mengatakan, dalam survei lapangan, pihaknya bakal menghitung investasi berdasarkan sejumlah pertimbangan. "Kami akan mempertimbangak alih teknolgi dan finance (keuangan). Info detail akan kami putuskan dalam survei ini," ujarnya.
Studi persiapan pembangunan kereta semi cepat ditargetkan kelar pada Mei 2020. Mei nanti, JICA akan mempresentasikan hasil surveinya. Selanjutnya, pemerintah Indonesia kemudian bakal memutuskan kelanjutan proyek setelah studi persiapan kelar dipresentasikan.
Adapun pada 2020 hingga 2022, pemerintah bakal melakukan pembebasan lahan. Sementara itu, konstruksi kereta semi cepat akan mulai berjalan pada 2022 hingga 2025.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS
