Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban subsidi energi. Salah satunya melalui pembaruan data negatif list para konsumen bahan bakar minyak (BBM).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Khususnya konsumen yang bisa membeli BBM dengan kemampuannya sendiri,” ujar dia dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023 yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Arifin berujar, Kementerian ESDM tengah merencanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Pengaturan mengenai pembatasan konsumsi itu sampai saat ini masih terus dibahas.
“Ada juga upaya-upaya yang sifatnya multi-years, antara lain konversi bahan bakar fosil dengan listrik, ini akan mengurangi konsumsi BBM dalam jangka panjang,” tutur Arifin.
Sebelumnya, Arifin mengungkapkan perkembangan terakhir dalam pengaturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ia memastikan pembahasan beleid yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi bakal segera rampung.
Arifin melanjutkan, pemerintah tengah mematangkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Pemerintah menargetkan revisi aturan itu rampung pada bulan ini dan bisa dijadikan dasar petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut.
“Minggu depan diharapkan sudah ada keputusan mengenai revisinya untuk segera diterbitkan Perpresnya,” kata Arifin, 3 Agustus lalu.
Adapun upaya pemerintah membatasi konsumsi BBM Pertalite dan Solar dilakukan di tengah membengkaknya beban subsidi energi primer yang membengkak sejak awal tahun. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut juga sudah menjadi amanat khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusul harga minyak mentah dunia yang masih tinggi hingga pertengahan tahun ini.
Selain membatasi konsumsi dua jenis BBM tersebut, Arifin menyatakan pemerintah berencana untuk menambah kuota BBM bersubsidi pada paruh kedua 2022. Tambahan alokasi kuota tersebut, kata dia, untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang sejak awal tahun ini melebihi proyeksi yang ditetapkan.
“Kita tidak mau kekurangan BBM, kan. BBM kan energinya ekonomi, hitung-hitungannya nanti tinggal dibuat,” ujar Arifin.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini