Lubang di Puncak Krakatau

KRAKATAU Steel merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pekan depan dengan prihatin. Pasalnya, pabrik baja milik pemerintah yang berlokasi di Cilegon, Banten, ini tengah dililit persoalan keuangan yang bukan main serius: rugi sekitar Rp 300 miliar. Buntutnya, direksi Krakatau segera dirombak total, meski masa jabatannya baru akan berakhir Juli tahun depan. "Pergantian direksi akan dipercepat," kata seorang direktur Krakatau yang minta tak disebut namanya. Akhir bulan kemarin, uji kelayakan untuk menjaring pucuk pimpinan yang baru telah digelar Kantor Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara (BUMN). Merah membaranya rapor keuangan pabrik baja terbesar di Asia Tenggara ini memang mencuatkan tanda tanya besar. Soalnya, kinerja Krakatau sebelumnya boleh dibilang lumayan kinclong. Tahun 1998, misalnya, laba bersih sebelum pajak mencapai Rp 300 miliar. Tahun berikutnya, meski turun sedikit, angka ini masih bertengger di Rp 277 miliar. Tak pelak, lubang besar ini meruapkan desas-desus menyangkut praktek korupsi-kolusi di posisi puncak Krakatau. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Fahmi, bahkan telah meminta Menteri Laksamana Sukardi membentuk tim audit untuk menyelidiki kebenaran dugaan bocornya brankas negara ini. Soetrisno, Direktur Utama Krakatau sejak 1998, pasrah menanggapi rencana penggantiannya. Ia menyatakan menggunungnya kerugian Krakatau bukanlah karena korupsi. Penyebabnya, kata dia, karena pasar global memang tengah dihajar krisis. "Semua pabrik baja di dunia sedang rugi," ia coba menjelaskan. Benarkah? Salah seorang direktur Krakatau menepis "pleidoi" Soetrisno. Memang benar, katanya, pasar baja dunia sempat dilanda krisis hebat. Namun prahara yang melanda Krakatau lebih disebabkan ketidakbecusan manajemen dan lilitan korupsi. "Pimpinan Krakatau rajin menyetor miliaran rupiah kepada petinggi Jakarta," ujarnya. Soal asuransi direksi adalah satu contoh salah urus itu. Pada 1999, saat kas perusahaan sedang kembang-kempis, Soetrisno malah membuat pengeluaran yang mengernyitkan kening banyak orang: mengasuransikan jabatan direksi melalui PT Asuransi Bumiputera dengan mata uang dolar. Tiap direktur mendapat polis senilai US$ 100 ribu atau sekitar Rp 900 juta dengan kurs sekarang. Khusus untuk Soetrisno sendiri selaku direktur utama, nilainya mencapai US$ 150 ribu (Rp 1,3 miliar). Alhasil, begitu tak lagi menjabat, para petinggi perusahaan negara ini otomatis berhak mendapat klaim asuransi segede gajah. Soetrisno enteng saja mengakui pengeluaran ini, "Itu kan semacam pesangon saja." Tak cuma itu bukti kacaunya pengelolaan Krakatau. Sumber TEMPO menambahkan, pabrik dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun ini juga kerap dinilai ingkar oleh mitra bisnisnya. Awal Agustus kemarin, misalnya, sidang arbitrase di pengadilan Jakarta menetapkan Krakatau terbukti bersalah melakukan wanprestasi terhadap International Piping Product, sebuah perusahaan pemasok pipa dari Texas, Amerika Serikat. Buntutnya, kas Krakatau lagi-lagi bolong US$ 1,5 juta hanya untuk membayar denda. Memang belum bisa dipastikan apakah Soetrisno tengah mengikuti jejak pendahulunya, almarhum Ibnu Sutowo, bekas Direktur Utama Pertamina yang diduga terlibat megakorupsi senilai US$ 2,5 miliar dalam proyek pembangunan Krakatau Steel pada tahun 70-an. Untuk memastikannya, sebuah tim khusus yang terdiri dari sejumlah jaksa senior segera menggelar penyidikan terhadapnya dan jajaran direksi lain. Perkiraan hasilnya, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Madijan, "Tak tertutup kemungkinan mereka terkena delik korupsi." Setiyardi, Purwanto (Jakarta), Faidil Akbar (Banten)