Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Luhut Beberkan Ada yang Perusahaan Sawit yang Tidak Suka Diaudit

Luhut mengatakan audit perusahaan sawit akan membuat industri ini menjadi lebih transparan.

15 Juni 2022 | 11.39 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Luhut Binsar Pandjaitan. Maritim.go.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan mengungkapkan banyak pihak yang tidak suka terhadap kebijakan audit perusahaan sawit. Padahal, menurut dia, audit perusahaan akan membuat industri ini menjadi lebih transparan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Itu kan membuat negeri kita lebih transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit?" kata Luhut di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu, 15 Juni 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Luhut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha sawit di berbagai kabupaten dan kota penghasil kelapa sawit. Hasilnya, ditemukan beberapa perusahaan asing yang memiliki banyak lahan sawit di Indonesia.

Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan akan pindah ke Indonesia. "Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektare tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak enak keluar terima duit," ujar Luhut.  

Menurut Luhut, perusahaan tersebut seharusnya tertib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh lembaga terkait bisa kompak mendorong kemandirian dalam industri kelapa sawit ini, sehingga tidak diatur oleh negara asing. 

Ia mengatakan jika pemerintah bisa tegas, hal itu akan mendorong asas berkeadilan. "Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi. Adil enggak itu?" tuturnya. 

Luhut juga memperingatkan kepada perusahaan sawit bahwa keputusan audit adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sehingga, perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik. 

Adapun Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan setelah menerima surat tersebut dan akan melakukan kajian pendahuluan. Data yang akan dikaji selanjutnya, kata Ateh, berasal dari Kementerian Pertanian, DPR, Kejaksaan Agung, dan pemerintah daerah untuk mengetahui besar produksi kelapa sawit secara nasional.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

 

Riani Sanusi Putri

Riani Sanusi Putri

Reporter di Tempo

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus