Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional menanggapi usulan masyarakat sipil yang mengusulkan agar makan bergizi gratis cukup dilaksanakan sekali seminggu guna menghemat anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kalangan sipil ini hadir dalam peluncuran 'Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis' oleh Center for Indonesia's Strategis Development Initiatives (CISDI). Masyarakat sipil menilai program makan bergizi gratis (MBG) menghambur-hamburkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang awalnya dijatah sebesar Rp 71 triliun lalu diusulkan ditambah Rp 100 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan Gizi Nasional mengatakan usulan itu tidak dapat ditindaklanjuti. "Ahli gizi sepakat dan merumuskan ternyata harus 5 hari (makan bergizi gratis) agar angka kecukupan gizi (AKG) itu terpenuhi. Kalau 1 hari belum terpenuhi," ujar Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana di i-Hub Coworking and Space, Jakarta, pada Kamis, 7 Februari 2025.
Syahdana menyebut skema 5 hari untuk memenuhi angka kecukupan gizi itu berlaku untuk semua target penerima MBG baik siswa sekolah, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ia mengklaim skema 5 dari 7 hari itu telah diperhitungkan secara matang oleh riset yang dilakukan oleh ahli gizi. Syahdana juga mengungkapkan pertimbangan gizi itu juga berlaku untuk anak berkebutuhan khusus.
"Jadi semua itu sudah ada riset dan sebagainya, makanya kami berikan MBG selama 5 hari seperti itu," ujarnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Syahdana, akan memetakan kebutuhan gizi dalam meracik menu MBG. Sehingga, ia menegaskan, skema 5 hari adalah pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan pemenuhan angka kecukupan gizi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengevaluasi pelaksanaan MBG setelah sebulan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, distribusi makan bergizi seharga Rp 10 ribu itu belum sepenuhnya tepat sasaran.
Dia berujar seharusnya Makan Bergizi Gratis itu tidak diberikan kepada seluruh anak atau pelajar di Indonesia, terlebih lagi kepada anak dari keluarga berada. Legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini menilai pemerintah perlu mengatur skala prioritas terhadap sasaran dari program tersebut. "MBG ini mestinya diprioritaskan atau diterapkan tidak untuk semua anak sekolah," katanya ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Februari 2025.
Maria mengatakan pemberian Makan Bergizi Gratis itu seharusnya diprioritaskan untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, juga untuk daerah 3T serta daerah yang angka stunting dan kemiskinannya tinggi.
Dia menyatakan Komisi X DPR mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo ini. Namun, menurut dia, mekanisme sasaran dan distribusinya perlu diperbaiki, termasuk skala prioritas dan infrastrukturnya.
Novali Panji Nugroho berkontribusi pada penulisan berita ini.
Pilihan Editor: 17 Desa Wisata akan Jadi Pilot Project Badan Usaha Koperasi
Foto 
