Manis Pertamina Pahit PGN

PEMBAHASAN bertahun-tahun untuk menentukan siapa yang akan memenuhi kebutuhan gas di Sumatera Utara akhirnya rampung dalam obrolan dua pekan di telepon BlackBerry milik Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Rabu dua pekan lalu, lewat diskusi di grup BBM-layanan pesan BlackBerry Messenger-yang diikuti Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Utama PLN Nur Pamudji, dan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, Dahlan menyetujui proposal rehabilitasi kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Arun.

Sebaliknya, proyek pembangunan terminal apung penerima gas (floating storage receiving terminal/FSRU) Belawan, Sumatera Utara, dipindahkan ke Lampung agar terkoneksi dengan jaringan pipa gas South Sumatera-West Java, yang memasok Jawa Barat dan Banten. "Semuanya sepakat gas dari Arun untuk memasok PLN dan industri di Medan," kata Dahlan.

Untuk mengalirkan gas dari Arun menuju Belawan, Pertamina akan membangun pipa gas dari Lhokseumawe menuju Rantau, Sumatera Utara. Selama ini dari Rantau hingga Belawan telah ada pipa gas yang kini dikelola PT Pertamina Gas (PertaGas), anak perusahaan Pertamina di bisnis gas hilir. Agar cepat dan tak terhambat pembebasan lahan, pembangunan pipa akan dikerjakan di lahan milik PT Kereta Api Indonesia di jalur rel Lhokseumawe-Pangkalan Berandan. Dengan skema ini, pembangunan pipa diperkirakan hanya memakan waktu 18 bulan. "Ini sinergi BUMN," kata Dahlan.

Keputusan Dahlan ini mengakhiri "rebutan proyek" antara Pertamina dan PGN. Dua tahun terakhir, proyek rehabilitasi kilang LNG Arun yang disodorkan Pertamina dan FSRU Belawan yang sedang digarap PGN seperti buah simalakama bagi pemerintah.

Kilang LNG Arun, yang dikelola Pertamina melalui Arun NGL, perusahaan patungan bersama ExxonMobil dan asosiasi pembeli gas dari Jepang, terancam menjadi rongsokan. Sepuluh tahun terakhir, pamor kilang yang pada 1990-an merupakan pengolah LNG terbesar di dunia itu mulai redup.

Dari enam unit pengolahan, kini hanya satu unit yang beroperasi karena ladang gas Arun milik ExxonMobil, yang selama lebih dari tiga dekade terakhir memasok gas bagi kilang Arun, sudah tua dan produksinya terus merosot. Kontrak produksinya pun akan berakhir pada 2014.

Padahal nilai aset kompleks kilang seluas 1.897 hektare itu ditaksir mencapai Rp 6,3 triliun. Itu sebabnya, sejak 2010, pemerintah memerintahkan Pertamina mencari cara agar aset tersebut tetap beroperasi. Hasilnya, Pertamina mengusulkan agar fungsi kilang tersebut dibalik. Sementara dulu kilang untuk mengubah gas alam menjadi LNG dan hasilnya diekspor, kini akan dijadikan penerima LNG dan mengolahnya menjadi gas.

Masalahnya, pada saat bersamaan, pemerintah juga menugasi PGN membangun FSRU Belawan di pantai timur Sumatera Utara untuk memasok gas di wilayah tersebut yang selalu defisit. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Sumatera Utara, pasokan gas saat ini kurang dari 20 juta kaki kubik per hari dari 50 juta kaki kubik per hari yang dibutuhkan 54 industri. Begitu pula Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Belawan yang harus membakar solar miliaran rupiah setiap hari untuk menghidupkan pembangkit yang defisit gas.

Sumber Tempo di Kementerian BUMN mengungkapkan, Dahlan sempat membicarakan masalah ini dengan Direktur Utama Pertamina, PGN, dan PLN dalam pertemuan pemimpin perusahaan pelat merah di Gedung ESQ 165, Jakarta Selatan, Januari lalu. Namun pertemuan tersebut tak berhasil mengambil keputusan dari tiga opsi yang tersedia, yakni kedua proyek tetap berjalan atau memilih salah satu di antara FSRU Belawan dan Arun.

Meneruskan kedua proyek secara bersamaan dinilai tak layak secara ekonomi. Bagi Pertamina, menghidupkan lagi Arun tak ada gunanya jika gas yang dihasilkan nanti hanya untuk memenuhi kebutuhan Aceh. Sedangkan jika memilih salah satu, misalnya FSRU Belawan, industri di Aceh akan semakin tertekan jika Arun berhenti beroperasi.

Arun akhirnya dipilih karena bisa memenuhi semua kebutuhan. Lantaran biaya rehabilitasi Arun lebih murah, kata sumber tadi, harga layanan untuk mengolah LNG menjadi gas yang ditawarkan oleh Pertamina kepada PLN kurang dari US$ 2 per juta British thermal unit (mmbtu). Sedangkan PGN menyodorkan lebih dari US$ 2 per mmbtu. "Akhirnya diputuskan Arun yang jalan," katanya.

Kabar ini tentu saja terasa manis bagi Pertamina. "Kami akan mempercepat pengerjaan rehabilitasi kilang Arun," kata Vice President Corporate Communication Pertamina M. Harun. Diperkirakan akhir bulan ini proses tender segera dibuka.

Sumber Tempo mengungkapkan, dengan lulusnya proposal Pertamina untuk mengembalikan kejayaan kilang LNG Arun, maka ambisi perseroan untuk memiliki tiga pusat pengolahan energi tercapai. Ketiganya antara lain Arun sebagai hub bisnis LNG, terminal minyak mentah Lawe-Lawe, dan terminal pengolah bahan bakar minyak di Tanjung Uban.

Sebaliknya, keputusan itu terasa pahit bagi PGN. Meski menerima, sumber Tempo di PGN mengatakan perseroan sebenarnya kecewa terhadap keputusan Kementerian. Sebab, pemindahan proyek Belawan ke Lampung sama saja membatalkan salah satu proyek yang sudah disiapkan perusahaan. Soalnya, proyek FSRU Lampung saat ini memang dikerjakan PGN dan sedang dalam tahap perizinan. "Sama saja proyek Belawan dibatalkan, bukan relokasi," katanya.

Selain itu, perseroan telanjur merogoh kocek US$ 11-12,5 juta untuk persiapan pembangunan FSRU, seperti pembebasan beberapa lahan di Belawan dan biaya konsultan studi kelayakan. PGN juga harus siap menanggung malu karena sudah mengikat kontrak selama 20 tahun dengan konsorsium Hoegh LNG Ltd (Norwegia) dan PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor proyek Belawan akhir Januari lalu.

Beberapa pekan lalu, PGN bahkan telah menggandeng PT KHI Pipe Industries untuk menyediakan pipa yang akan dipakai buat mengalirkan gas kepada pelanggan di Medan. "Ini perusahaan terbuka, sangat memalukan jika pengerjaan proyek berjalan plinplan," kata sumber tadi.

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup mengatakan perseroan akan mengikuti keputusan pemerintah. Tapi dia berharap kebijakan untuk merelokasi proyek Belawan ke Lampung dituangkan dalam keputusan tertulis. "Kami mendapat amanat mengerjakan proyek itu juga tertulis," ujarnya. Proyek FSRU Belawan merupakan salah satu yang diamanatkan dalam instruksi presiden tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional pada Februari 2010.

Menurut Heri, keputusan tertulis dari pemerintah juga diperlukan untuk menghadapi investor dan rekanan yang sudah ditunjuk dalam proyek ini. "Agar tahu bahwa ini bukan keinginan kami."

Agoeng Wijaya, Soetana Monang Hasibuan (Medan)

FSRU Belawan