Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan bahwa kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia telah mencapai tahap darurat dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Desakan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dan truk akibat lemahnya regulasi dan pengawasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dewan Penasehat MTI Agus Pambagio mengatakan perbaikan mesti dilakukan salah satunya mengenai transportasi darat. “Kecelakaan transportasi darat terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan. Menteri Perhubungan tidak bisa hanya diam. Langkah konkret harus segera diambil,” ujarnya dalam siaran pers pada Minggu, 26 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi salah satu ancaman utama keselamatan transportasi darat. Meski angka pelanggaran ODOL di bawah 5 persen, dampaknya sudah sangat besar, baik dari segi korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun kerusakan infrastruktur.
Ketua Umum MTI, Damantoro. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langsung upaya nasional memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh. “Jika ekonomi kita tumbuh hingga 8 persen, mau sebesar apa lagi kerugian dan korban yang harus kita tanggung?” ucapnya.
Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, mengatakan perlunya sistem yang adil, di mana semua pihak yang terlibat ikut bertanggung jawab atas keselamatan di jalan raya.
Praktik hukum,kata Djoko, yang kerap hanya menyalahkan sopir dalam kecelakaan ODOL, sementara pemilik kendaraan dan pemilik barang sering luput dari tanggung jawab. “Supir tidak bisa selalu dijadikan kambing hitam. Regulasi harus menuntut tanggung jawab dari pengusaha dan pemilik barang,” katanya.
MTI meminta Presiden segera menggelar Rapat Kabinet Terbatas yang melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, hingga POLRI, untuk menyusun strategi nasional yang terukur. “Keselamatan transportasi darat harus menjadi prioritas nasional demi menyelamatkan nyawa dan masa depan bangsa,” ujar Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI.
Ia juga menilai pemerintah seakan kurang peduli terhadap dampak buruk dari kecelakaan truk dan bus wisata yang terus terjadi. “Lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi memperburuk kondisi. Jangan hanya meratapi, tetapi selesaikan secara konkret,”ujarnya.
Melihat kondisi ini, MTI mendesak pemerintah menjadikan keselamatan transportasi darat sebagai agenda nasional. Tanpa langkah tegas, Indonesia tidak hanya akan kehilangan lebih banyak nyawa, tetapi juga menghadapi kerugian besar yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Foto 
