Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan perhitungan total anggaran untuk program 3 juta rumah akan disampaikan pada awal Desember 2024. Dia mengatakan, hal tersebut belum dapat diumumkan saat ini karena kementeriannya masih mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nanti awal Desember, saya berharap sebelum reses, kami akan sampaikan semuanya. Karena ini kan baru ngajukan SOTK," ujar Maruarar ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini proses pengajuan SOTK telah berada pada tahap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg). Selain itu, menurut Maruarar, lembaganya juga telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait program 3 juta rumah.
Dia menjelaskan tentang hasil pertemuannya dengan Kepala BPKP yakni Muhammad Yusuf Ateh. Maruarar mengatakan, hasil pertemuan itu berkaitan dengan penyediaan bangunan, tanah, serta isi yang disediakan dari swasta untuk program 3 juta rumah.
"Kata Pak Ateh sebagai Kepala BPKP, boleh, saya kerjakan. Kalau BPKP bilang enggak, ya saya enggak kerjakan. Karena niat baik, terobosan, juga harus dengan tata kelola yang baik," ucap Maruarar.
Menurut dia, dalam melakukan suatu program harus memiliki aturan serta mekanisme yang baik. Sehingga, lanjut Maruarar, program 3 juta rumah dapat bermanfaat terhadap masyarakat dan negara.
"Harus juga dengan aturan yang baik. Saya enggak bisa berdasarkan hanya niat baik, terus aturannya saya tabrak, ya enggak boleh begitu," tutur dia.
Meskipun demikian, Maruarar merasa optimistis dapat menjalankan program 3 juta rumah meski anggaran di kementeriannya menurun. Dia mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk Kementerian PKP turun drastis dibandingkan tahun 2024 yakni Rp 14 triliun.
"Ya, tadi saya katakan anggaran pasti kurang kalau mengacu kepada APBN 2025. Enggak mungkin itu. Kan saya sudah sampaikan kemarin Rp 14 triliun aja cuma dapat segini, apalagi kalau turun," ujarnya.
Adanya penurunan anggaran, Maruarar mengatakan kementeriannya akan tetap mengupayakan dalam program 3 juta rumah. Hal tersebut, kata dia, dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat dari adanya kasus korupsi yang kerap terjadi.
"Tapi apakah kita menyerah? Apakah kita jadi pesimistis? Saya enggak. Tentu saya sebagai Menteri yang diangkat oleh Presiden Prabowo, ya saya harus berusaha membangun kepercayaan bahwa yang kami lakukan ini benar," tutur dia.
