Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan kantor presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di bulan Juli 2024 diketahui batal. Jokowi menjelaskan bahwa kegagalan tersebut dikarenakan terkendala infrastruktur di sana yang masih belum siap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah, " kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain janji untuk memindahkan kantornya pada Juli ini, diketahui bahwa pemerintah juga merencanakan akan melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di IKN. Setelah kabar mundurnya kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe disusul oleh penundaan Jokowi untuk pindah kantor, media asing ramai menyoroti terkait perkembangan proyek bernilai US$32 miliar tersebut.
1. Channel News Asia: Proyek IKN Sulit Menarik Minat Investor
Media Channel News Asia proyek menyoroti soal kurangnya minat investor IKN yang menjadi penyebab tertundanya pemindahan kantor Jokowi di calon ibukota baru tersebut. Terlebih infrastruktur utama yang masih belum rampung. Berita tersebut juga menuliskan keterangan Jokowi yang menyatakan alasan batalnya rencana untuk pindah pada juli ini dikarenakan sejumlah fasilitas penting yang masih belum terpenuhi.
"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah," kata Joko Widodo.
Media tersebut juga menyisipkan pernyataan dari Basuki Hadimuljono, pelaksana tugas Kepala Badan Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sebelumnya menargetkan kesiapan IKN untuk ditempati ole pemerintah pada 15 Juli.
Dalam artikel tersebut pernyataan juga membicarakan perihal pernyataan Basuki yang bakal menambahkan bahwa ia akan melakukan pengecekan di sana pada 19 Juli. Proyek tersebut juga sejumlah infrastruktur Nusantara akan rampung bulan antara lain kantor presiden, istana presiden, empat kompleks perkantoran tiga lantai untuk para menteri koordinator, dan lapangan khusus tempat berlangsungnya peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Selain itu, bangunan yang akan segera dirampungkan ialah perumahan untuk seluruh 36 menteri, serta 12 dari 47 menara hunian untuk pegawai negeri sipil.
2. The Star.Com: Jokowi Sebut Tidak Ingin Buru-buru Memindahkan Ibu Kota
Seperti yang dilaporkan media The Star.com Jokowi menegaskan bahwa dirinya tak ingin buru-buru untuk pindah ke ibukota IKN. Media tersebut juga menuliskan keterangan Jokowi yang menyatakan bahwa pemindahan IKN mungkin bisa saja terjadi ketika telah pergantian presiden.
"Keppres itu bisa ditandatangani sebelum [perayaan HUT Kemerdekaan RI (Agustus), bisa juga setelah Oktober (saat saya lengser). Semua tergantung kondisi di lapangan, kita tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (siap)," ujar Jokowi.
3. Asian News: Jokowi Tunda Formalisasi Status IKN Karna Lambannya Progres
Media Asian News menuliskan tentang kabar gagalnya Presiden Jokowi untuk pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Dalam artikelnya Asian News menuliskan bahwa penundaan tersebut diakibatkan oleh infrastruktur utama yang masih belum tuntas.
Media tersebut juga mengkritisi soal lamannya progres IKN terlihat dari rencana awal pemerintah yang sebelumnya akan melakukan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, namun jelang beberapa minggu sebelum peringatan tersebut pembangunan masih belum juga mencapai target.
Di sisi lain laman berita tersebut juga menuliskan bahwa dalan keterangannya, Jokowi mengatakan pada hari Senin bahwa penerbitan keputusan presiden yang meresmikan status IKN sebagai ibu kota negara akan bergantung pada kemajuan proyek.
"Saya tidak mau memaksakan sesuatu yang belum (selesai), jangan dipaksakan, kita cek dulu semua perkembangannya di lapangan (sebelum mengambil keputusan)," kata Jokowi seperti dikutip kantor berita Antara.
Presiden mengatakan keputusan itu bisa dikeluarkan oleh pemerintahannya atau pemerintahan berikutnya pada bulan Oktober, secara tersirat mengacu pada pelantikan penggantinya, presiden terpilih Prabowo Subianto. “Waktunya tergantung pada situasi di lapangan,” kata dia.
Jokowi dijadwalkan meresmikan kota baru tersebut pada 17 Agustus, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 negara ini.
TIARA JUWITA |SUKMA KANTHI NURANI
Foto 
