Tak Gentar Melarang Ekspor Mineral Mentah

Saat ini pemerintah Indonesia resmi mengajukan permohonan banding atas putusan panel WTO soal kebijakan larangan ekspor dan penghiliran bijih nikel domestik yang dinilai melanggar ketentuan perdagangan internasional. Pengajuan banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa tersebut disampaikan ke WTO pada Senin, 12 Desember lalu.

Adapun pemerintah mengajukan banding sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada 17 Oktober 2022, yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement (DS) 592.

Berkaca pada Kesuksesan Penghiliran Nikel

Keyakinan Jokowi akan program penghiliran tersebut didasari klaim keberhasilan pada kebijakan larangan ekspor nikel. Menurut dia, dengan adanya penghiliran nikel, nilai ekspor yang semula hanya Rp 17 triliun pada akhir 2014 melonjak menjadi Rp 326 triliun pada 2021. Ia bahkan memperkirakan nominal tersebut meningkat lagi pada tahun ini, dengan menembus Rp 468 triliun. "Pengalaman kami di nikel seperti itu. Saya sampaikan kepada para menteri, jangan bimbang mengenai policy ini. Kita harus yakin," kata dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keuntungan larangan ekspor bauksit tidak hanya dari kenaikan nilai ekspor, tapi juga dari penghematan devisa impor produk olahan bijih bauksit, aluminium, yang selama ini tidak kurang dari US$ 2 miliar per tahun.

Airlangga menyebutkan saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian atau smelter bauksit dengan kapasitas alumina—hasil pengolahan bauksit yang akan diproses menjadi aluminium—sebesar 4,3 juta ton. Di luar itu, masih ada pembangunan smelter baru dengan kapasitas input 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya mencapai 4,98 juta ton.

Secara total, Airlangga menyebutkan akan ada delapan smelter yang disiapkan untuk mengolah bauksit, yang bisa bertambah lagi menjadi 12 unit. Sejumlah smelter inilah yang diharapkan pemerintah mengolah bauksit di Tanah Air, yang punya cadangan untuk 90-100 tahun ke depan. Adapun cadangan bauksit Indonesia juga dinilai cukup besar, yaitu mencapai 3,2 miliar ton dan bisa memenuhi kapasitas smelter hingga 41,5 juta ton.

Sebagai catatan, aliran penghiliran bijih bauksit bisa bermuara ke berbagai industri. Bauksit mentah bisa diolah menjadi alumina, yang kemudian diolah menjadi aluminium. Komoditas ini bisa diolah lagi menjadi bentuk batangan dan dipakai oleh berbagai industri, dari industri permesinan hingga industri konstruksi.

Lokasi Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Bauksit PT Antam TBK di Sanggau, Kalimantan Barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

Perlu Peta Jalan yang Jelas

Kendati program tersebut menjanjikan keuntungan yang lebih besar, para pelaku usaha masih menunggu peta jalan penghiliran bauksit tersebut. Musababnya, rencana penghiliran dipastikan membutuhkan waktu untuk benar-benar terealisasi. Dengan demikian, para pengusaha pun perlu melihat hitung-hitungan dari rencana tersebut.

"Kami membutuhkan penjelasan dan data yang lebih clear. Dari segi pemerintah, kebijakannya jelas mau untuk penghiliran dan kami mendukung. Cuma, mesti dibuatkan satu road map-nya," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani.

Adapun Sekretaris Umum Apindo, Eddy Hussy, meminta rencana larangan ekspor itu dipertimbangkan kembali. Sebab, untuk saat ini, kapasitas pemurnian bauksit di dalam negeri masih terbatas. Ia mengatakan masih belum banyak pelaku usaha yang membangun fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri. "Beberapa masih penjajakan pembangunan, tapi belum direalisasi," ujar dia.

Ketimbang langsung melarang ekspor, ia menyarankan pemerintah lebih dulu memperketat peraturan atau mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk ekspor bauksit. "Jadi, bisa dipertimbangkan ekspor tapi dengan peraturan lebih ketat atau pajak yang lebih tinggi dan sebagainya," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan larangan ekspor ini sebenarnya cenderung positif apabila bisa mendatangkan investasi seperti pada kebijakan nikel. Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang.

Di sisi lain, ia menilai dampak larangan ekspor bauksit akan relatif kecil terhadap kinerja perdagangan Indonesia secara keseluruhan. "Pada 2021, total nilai ekspor bauksit tercatat sebesar US$ 628 juta, hanya 0,3 persen dari total nilai ekspor Indonesia," ujar Josua.

CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO | KHORY ALFARIZY | IDHAM VIRYAWAN