Menjelang Debat Cawapres, Pemerintah Pengganti Jokowi Diingatkan Segera Akselerasi Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan presiden-wakil presiden terpilih selanjutnya harus meningkatkan dan mengakselerasi program transisi energi. Adapun isu energi menjadi salah satu tema Debat Cawapres 2024 yang digelat pada Ahad malam ini, 21 Januari 2024.

"Target yang harus dicapai dalam program transisi energi itu adalah pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, dikutip Tempo pada Ahad, 21 Januari 2024.

Fahmy mengatakan pemimpin pengganti Presiden Jokowi mesti mengakselerasi transisi energi lantaran program transisi energi di era Jokowi, menurutnya, masih jalan di tempat. Pasalnya, program peralihan dari pemakaian energi fosil menjadi energi terbarukan belum mencapai target-target yang ditetapkan.

Fahmy juga mengatakan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 akan sulit dicapai. Musababnya, hingga 2023, presentase bauran EBT masih di angka 13,1 persen. "Target pada 2030 sebesar 44 persen tampaknya masih jauh panggang dari api," kata Fahmy.

Menurut Fahmy, upaya transisi energi dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) belum berdampak signifikan. Bahkan, menurutnya, beberapa program justru gagal.

Ia menyoroti program biodiesel Pertamina yang dimuilai dengan B20, lalu meningkat ke B35 dan naik menjadi B40. Namun, program B40 berhenti berhenti lantaran Eni, partner usaha dari Italia, menghentikan kerjasama dengan Pertamina. 

"Pengembangan biodiesel selain tidak dapat dicapai, program EBT berbasis sawit juga berpotensi bertabrakan dengan program pangan untuk menghasilkan minyak goreng," kata Fahmy.

Begitu pula dengan program gasifikasi Pertamina, yang mengolah batu bara menjadi gas. Menurutnya, program ini uga mengalami kegagalan setelah partner usaha dari Amerika Serikat hengkang dari Indonesia.

Di sisi lain, lanjut Fahmy, program PLN mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) relatif berhasil. Program itu di antaranya, program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan hidrogen hijau pada tahun 2023.  

PLN juga menyelesaikan 28 pembangkit EBT baru. Adapun salah satu upaya transisi energi yang menurut Fahmy fenomenal, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Diketahui, pembangkit EBT itu diresmikan Presiden Jokowi pada 9 November 2023. "Namun sayangnya, program pensiun dini PLTU batu bara belum diselesaikan lantaran kesulitan penyediaan dana," kata Fahmy.

Isu transisi energi dalam Debat Cawapres 2024 juga menjadi sorotan Direktur Energy Watch Daymas Arangga. “Perlu diketahui bagaimana masing-masing pasangan calon  bisa melihat dan memahami peta jalan transisi yang sudah ada dengan program-program yg akan mereka usung untuk mecapai komitmen ENDC di tahun 2030 dan NZE pada 2060,” tutur Daymas, 18 Januari 2024.

Adapun sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Indonesia meningkatkan target  pengurangan emisi karbon dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030. dalam Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC). Sedangkan net zero emission (NZE) ditargetkan tercapai pada 2060. 

Jika menilik dokumen dokumen visi misi, Capres-Cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) memasukkan isu energi dalam misi 1. Amin menyebut akan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung misi swasembada energi. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD memasukkan isu energi ke misi ke-6 yang isinya mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.

Pilihan Editor: Jelang Debat Cawapres, Ini Visi Misi Anies-Muhaimin Wujudkan Kemandirian Pangan