Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan tanda tangan kontrak tender pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada Agustus 2022. Kontrak tersebut dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sekarang sudah tender semua dan dalam masa sanggah. Akhir bulan ini semua sudah tanda tangan kontrak, kemudian akan dilaksanakan (pembangunannya)," ujar Basuki dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 secara virtual, Selasa, 16 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Basuki menerangkan Kementerian PUPR memfokuskan pembangunan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hingga 2024, pembangunan di sentra KIPP akan mencakup pendirian istana presiden dan wakil presiden, pembangunan perkantoran pemerintahan, hingga jalan nasional.
Jalan bebas hambatan sebagai akses menuju IKN akan dibangun dengan memotong jalur Tol Balikpapan-Samarinda. Basuki mengatakan jalan tol ini akan menghubungkan Balikpapan dan IKN dengan waktu tempuh 30-40 menit.
Selain itu, Kementerian PUPR akan menyediakan kebutuhan air minum, drainase, hingga sanitasi. Basuki menuturkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati pembangunan IKN sebagai proyek prioritas pada 2023.
"Tadi di DPR, Ketua DPR, Ketua MPR, Presiden, menyampaikan salah satu agenda dari lima besar tetap masih infrastruktur. Membangun infrastruktur tidak hanya infrastrukturnya saja, tapi penyiapan pembukaan lapangan kerja dan mendorong daya beli masyarakat," tutur Basuki.
Basuki meyakini proyek infrastruktur prioritas akan selesai tepat waktu hingga 2024. Kementerian PUPR, kata dia, telah berkomitmen untuk tidak menambah pembangunan-pembangunan infrastruktur baru.
"Bagaimana kami menjamin selesai, tadi disampaikan tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden," ucap Basuki.
Anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kementerian PUPR pada 2023 ditetapkan sebesar Rp 20,8 triliun. Kebutuhan itu naik ketimbang 2022 yang sebesar Rp 5,4 triliun.
Adapun keseluruhan kebutuhan anggaran tersebut bakal tersebar di semua direktorat. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menganggarkan kebutuhan pembangunan di IKN sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 8,7 triliun.
Selanjutnya, anggaran untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 10,3 triliun; Direktorat Jenderal Perumahan Rp 0,5 triliun; dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp 0,1 triliun. Basuki menyebut pembangunan kawasan inti pemerintah akan dilakukan dalam rentang 2022-2024.
Selama tiga tahun, Kementerian PUPR membutuhkan anggaran pembangunan IKN tahap I di Kalimantan Timur sebesar Rp 43 triliun. Bila tahun ini kebutuhan pembangunan dialokasikan Rp 5,4 triliun dan pada tahun depan Rp 20,8 triliun, sisanya akan dianggarkan pada 2024.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
