Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yakin pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap akan dilanjutkan meskipun ada yang menolak. Menurut Sandiaga, hal itu karena pembangunan IKN itu sudah menjadi undang-undang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"IKN itu sudah jadi undang-undang. Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa IKN ini menjadi program yang akan dilanjutkan," kata Sandiaga usai acara Korea-Indonesia Economic Cooperation Forum in Commemoration of the 50Th Anniversary of Diplomatic Relations di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sandiaga juga menyebut, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Ketua Tim Dewan Pakar pasangan Ganjar-Mahfud, Sandiaga memastikan program pembangunan IKN ini akan terus berlanjut jika memenangi Pilpres.
Selain itu, Sandiaga juga memastikan pembangunan IKN tidak akan membebani anggaran negara. Ia mengklaim, pembiayaan IKN ditargetkan akan melibatkan swasta sebanyak 80 persen dan 20 persen ditanggung APBN.
"Dan dipastikan pembiayaannya tidak akan membebani anggaran negara. Membebani itu maksudnya mengandalkan swasta saja. Pembiayaannya itu 20 persen disiapkan pemerintah, jaringan infrastruktur dan sebagainya. 80 persen dibangun dalam kolaborasi public private partnership atau PPP," ucap Sandiaga.
Selanjutnya: Berbeda pendapat dengan calon presiden Anies Baswedan....
Berbeda pendapat dengan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut pembangunan IKN akan menyebabkan ketimpangan, Sandiaga menyebut justru pembangunan IKN akan meratakan pembangunan.
"Karena ini akan meratakan pembangunan. Pembangunan ini tidak hanya diletakkan di Jakarta atau Jawa sentris, tapi juga di Kalimantan dan bagian Indonesia lainnya," ucap Sandiaga.
Sebelumnya, Anies menyebut pembangunan IKN Nusantara dapat menimbulkan ketimpangan. "Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya," ujar Anies.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, maka semestinya pembangunan dilakukan secara merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara, dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu, menurut Anies, ada yang tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaannya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga menegaskan bahwa jika PKS menang pemilihan umum atau pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan Syaikhu dalam Kick off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Ahad, 26 November 2023.
PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta tetap ibu kota negara. "Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada pemilu 2019," tutur Syaikhu.
YOHANES MAHARSO | RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO
Foto 
