Momen

Infrastruktur
BORR Seksi I Beroperasi

Jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi I, yang menghubungkan kawasan Sentul Selatan dan Kedung Halang, mulai beroperasi pekan lalu. Pembangunan jalan proyek sepanjang 3,7 kilometer ini menelan biaya Rp 1,3 triliun. Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Frans Sunito, dengan jalan tol ini masyarakat di kawasan Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal bisa menempuh waktu lebih cepat untuk menuju Jakarta ataupun Bandung. "Waktu yang dihemat bisa lebih dari 30 menit," ujarnya.

Proyek ini merupakan hasil kerja sama PT Jasa Marga dengan PT Marga Sarana Jabar. Marga Sarana, yang akan mengelola BORR, merupakan perusahaan patungan antara PT Jasa Marga dan PT Jasa Sarana, perusahaan milik pemerintah Jawa Barat. Saat ini pembangunan dua seksi ruas BORR lainnya masih berjalan. Poros itu adalah seksi II sepanjang 4 kilometer yang menghubungkan Kedung Halang dengan Simpang Yasmin dan seksi III sepanjang 3,2 kilometer yang menghubungkan Simpang Yasmin dan Dramaga.

Perdagangan
Semen Ilegal Disita

Departemen Perdagangan menyita 1.069 ton semen yang diduga tak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekan lalu. Peredaran barang tanpa label SNI ini melanggar peraturan Menteri Perdagangan soal standardisasi jasa perdagangan dan pengawasan.

Keberadaan semen-semen ini diketahui saat dilakukan inspeksi mendadak di gudang penyimpanan semen Jalan Pos II, Tanjung Priok. Bubuk semen cokelat yang dikemas dalam 21.380 sak ini berasal dari Cina dengan merek dagang CUCC, China United Cement Rizhao. Dalam setiap kantong semen tertulis keterangan bobot 50 kilogram.

Menurut Inayat Iman, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan, semen ilegal itu disita sementara untuk mengklarifikasi dugaan kualitas di bawah standar. "Dikhawatirkan semen-semen ini beredar langsung ke konsumen. Untuk membuktikan dugaan itu, diperlukan pengujian di laboratorium," ujarnya.

Investasi
BRI Terbitkan Obligasi

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan surat utang (obligasi) subordinasi senilai Rp 1 triliun hingga Rp 3 triliun. Dana yang terkumpul digunakan untuk modal pelengkap dan pembiayaan kredit. Managing Director BRI Sudaryanto Sudargo mengatakan penerbitan obligasi dilakukan sebagai antisipasi pertumbuhan kredit ekonomi pedesaan dan industri kecil. Peningkatan kredit akan menggerus modal, sehingga BRI membutuhkan dana tambahan agar rasio kecukupan modalnya terjaga. "Saat ini rasio modal kami 13,5 persen. Dengan penerbitan obligasi, rasio kecukupan modal meningkat hingga di atas 14 persen," ujarnya.

Obligasi yang ditawarkan terdiri atas dua seri, yakni Seri A dengan jangka 5 tahun dan Seri B dengan batas waktu 10 tahun. Patokan bunga premium yang ditetapkan 60 hingga 160 basis point di atas imbal hasil obligasi acuan. Untuk Seri A, bunga mengacu pada obligasi FR0026, sehingga bunganya diperkirakan 10-10,4 persen. Sedangkan acuan Seri B adalah obligasi FR0036, dan diperkirakan tingkat bunga mencapai 10,9-11,9 persen.

Kelistrikan
ADB Kucurkan US$ 500 Juta

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengucurkan dana hingga US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,75 triliun untuk proyek pembangkit listrik panas bumi. Dana gabungan dengan beberapa negara donor itu dialokasikan untuk pengadaan pembangkit berkekuatan 250 megawatt, dari total 4.733 megawatt pembangkit panas bumi yang masuk rangkaian program penyediaan listrik 10 ribu megawatt tahap kedua.

Menurut Rehan Kausar, Infrastructure Specialist ADB untuk Indonesia, tahun depan pihaknya akan memulai uji kelayakan potensi panas bumi di beberapa lokasi. Namun belum ditentukan proyek mana saja yang akan didanai. "Dalam dua minggu ini akan diumumkan pemerintah," katanya pekan lalu.

Untuk proyek ini, ADB menawarkan bunga berbasis LIBOR (London Inter Bank Offering Rate) plus 0,2 persen. Selain mendanai pembangkit berbasis geotermal, ADB tertarik untuk mendanai proyek penguatan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali. "Di antaranya membiayai penguatan transmisi, penambahan trafo, dan peremajaan gardu induk. Salah satu tujuannya mengurangi listrik yang terbuang dalam transmisi," katanya.

Rupiah
Volatilitas Masih Terkendali

Bank Indonesia menilai volatilitas atau naik-turunnya nilai tukar rupiah sepekan ini masih terjaga sesuai dengan fundamental perekonomian Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya berharap pasar tak khawatir terhadap volatilitas rupiah. Sebab, nilai tukar memang bergerak secara dinamis. Volatilitas juga terjadi pada mata uang asing lain. "Memang globalnya juga seperti itu. Bank Indonesia menganggap apa yang berlaku sekarang masih sejalan dengan nilai fundamental ekonomi," kata Budi Mulya di Jakarta pekan lalu. Dia yakin inflasi juga bakal terkendali.

Budi memastikan bank sentral tak akan mengubah posisi kebijakan dalam mengelola aliran dana asing yang masuk ke pasar dalam negeri. Stabilitas dan volatilitas rupiah tetap diserahkan kepada mekanisme pasar. Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution berpendapat senada. Meski demikian, dia mengakui Bank Indonesia sedang mengkaji hubungan volatilitas nilai tukar dengan instrumen-instrumen moneter bank sentral. Namun dia tak mau menjelaskan detail soal kajian tersebut. "Kami sedang mempelajari," katanya.

Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan inflasi akan terjaga rendah. Perkiraannya pada akhir tahun bakal pada kisaran 3,5-3,9 persen. Angka itu sudah memperhitungkan perkiraan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97 persen. Menurut dia, inflasi akhir tahun biasanya cenderung rendah. Apalagi, secara makro, kondisi perekonomian saat ini sudah cukup stabil. Dia tak khawatir terhadap aliran dana asing yang akhir-akhir ini masuk deras ke pasar investasi di Indonesia. Yang penting, dana itu tidak keluar secara tiba-tiba sehingga menyebabkan guncangan.

Makro
RBS: Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

Riset Royal Bank of Scotland (RBS) Indonesia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mencapai 5,3 persen pada tahun depan. Sedangkan pertumbuhan tahun ini diprediksi 3,9 persen. Kepala Riset dan Strategi Asia non-Jepang sekaligus Direktur Pelaksana The Royal Bank of Scotland Sanjay Mathur mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain di Asia, kecuali Cina dan India. "Pertumbuhan ini didukung ekspor dan tingginya permintaan di sektor komoditas," kata Sanjay dalam siaran persnya pekan lalu.

Faktor pendukung pertumbuhan antara lain besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tingginya permintaan dalam negeri. Kedua, ada ruang yang cukup besar untuk ekspansi fiskal. Ketiga, angka inflasi masih kondusif. Keempat, aliran investasi asing makin meningkat pada tahun mendatang. RBS juga memperkirakan perekonomian Asia semakin stabil karena beberapa hal, yaitu pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, kelebihan likuiditas, dan produktivitas positif.

Sengketa Perusahaan
TPI Dilaporkan ke Polisi

Tim Kurator PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) melaporkan manajemen televisi tersebut ke Markas Besar Kepolisian RI. Direktur Utama dan Direktur Keuangan TPI dilaporkan karena diduga telah merugikan harta pailit atau memindahkan harta pailit, sehingga merugikan harta pailit TPI. "Laporan sudah masuk dan kemudian kami melihat perkembangannya. Mereka belum dipanggil," kata anggota Tim Kurator TPI, William Eduard Daniel, melalui siaran pers pekan lalu.

Menurut William, sampai saat ini tim kurator tidak mendapat akses dari manajemen TPI untuk memperoleh data pailit TPI. Kurator harus memenuhi syarat manajemen TPI, yaitu menandatangani perjanjian kerahasiaan atas data tersebut. "Ini tidak ada di dalam aturan main di undang-undang kepailitan," kata William. Padahal, menurut dia, kurator bisa mendapatkan data lain karena TPI merupakan bagian dari MNC, sebuah perusahaan publik, yang artinya data TPI ada di bursa efek dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Sidang pailit TPI berlangsung Selasa pekan lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sidang ditunda karena debitor tidak siap dan manajemen TPI menutup akses secara sepihak. William mengatakan kurator berencana melibatkan pihak ketiga jika tetap tak ada ketidakpastian, yaitu Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja & Rekan. Pihak ketiga ini akan membantu melakukan verifikasi teknis terkait jumlah utang, bunga, hubungan hukum, transaksi komersial, dan lainnya.