Momen

PENGHARGAAN
Sri Mulyani Wanita Berpengaruh di Dunia

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, kembali masuk jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Penghargaan ini diumumkan Forbes pada Rabu pekan lalu.

Tahun ini Sri Mulyani harus puas berada di peringkat 71, turun dibanding tahun lalu di urutan 23. Namun perempuan kelahiran Lampung ini layak berbangga lantaran masih sukses mengalahkan nama beken lainnya seperti Hillary Rodham Clinton, Aung San Suu Kyi, dan Oprah Winfrey. Peringkat pertama kembali diduduki oleh Kanselir Jerman Angela Merkel.

Sri Mulyani juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk dalam tokoh berpengaruh sejagat ini. Adapun wanita Asia Tenggara yang menduduki peringkat tertinggi adalah Ho Ching, mantan Chief Executive Temasek, yang berada di pe ringkat kelima, naik dari di posisi kedelapan tahun lalu.

Untuk masuk dalam daftar ini, wanita kandidat harus me ngendalikan negara besar, per usahaan besar, atau lembaga yang sangat berpengaruh. Sri Mulyani juga dinilai memiliki sejumlah poin besar. Forbes menilai dia bisa memberantas korupsi di Departemen Keuangan.

Sri Mulyani juga dianggap me mudahkan undang-undang investasi dan menciptakan insentif pajak. Forbes menyebutkan dia juga telah sukses mendorong penggunaan mata uang lokal ketimbang dolar AS untuk perdagangan di Asia di tengah krisis.

INFRASTRUKTUR
Infrastructure Asia 2010 di Kemayoran

PEMERINTAH Indonesia akan menggelar "Infra structure Asia 2010" di JIEC Kemayoran, Jakarta, pada 14-17 April 2010. Forum ini bagian dari "Asia Pasific Ministerial Confe rence Public Private Partner ship 2010", yang merupa kan agenda dua tahunan para menteri dari negara-negara anggota United Nations Eco nomic and Social Commission (UNESCAP).

Menteri Perencanaan Pem bangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan, dalam Infrastructure Asia 2010, pe merintah akan menawarkan proyek-proyek infrastruktur senilai US$ 34 mi liar (sekitar Rp 340 triliun) di 18 provinsi kepada 53 negara anggota UNESCAP.

Pengembangan infrastruktur di negara-negara anggota UNESCAP, termasuk Indonesia, dilakukan melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan swasta atau yang lebih dikenal dengan public-private partnership. "Diharapkan ada peningkatan signifikan investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur," kata nya saat peluncuran "Asia Pasific Ministerial Conference Public Private Partnership 2010" di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pemerintah, kata dia, menyadari pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar berjangka lama tidaklah mudah. Di sisi lain, kemampuan pendanaan pe merintah untuk membangun proyek infrastruktur sangat terbatas. Untuk 2010-2014, kebutuhan investasi infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 1.429 triliun atau tiga persen dari produk domestik bruto. Nilai itu untuk mendukung pertumbuh an ekonomi 5-7 persen.

DIVESTASI NEWMONT
Bakrie Selangkah Lagi

AMBISI Grup Bakrie dan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat memiliki saham Newmont Nusa Tenggara sebanyak 24 persen tinggal selangkah lagi. Ini lantaran Departemen Ener gi dan Sumber Daya Mine ral sudah setuju pemerintah pusat mengikutsertakan pemerintah daerah membeli 14 persen saham Newmont Nusa Tenggara yang akan didivestasikan oleh Newmont Corp. dan Sumitomo.

Sebelumnya PT Multi Ca pital, unit usaha milik Bakrie Capital Indonesia, dan PT Daerah Maju Bersaing, perusahaan patungan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pe merintah Kabupaten Sum bawa Barat, telah se pakat membeli 10 persen saham Newmont. Kendaraan yang digunakannya bernama PT Multi Daerah Bersaing. Pemerintah pusat kebagian jatah 14 persen.

Tapi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro pekan lalu, pihaknya memutuskan pemerintah daerah boleh ikut membeli 14 persen saham itu. Alasannya, pertama, surat Menteri Koordinator Perekonomian yang membolehkan pemerintah daerah bergabung dengan pemerintah pusat membeli saham Newmont.

Kedua, rapat antara Menteri Sekretaris Negara, Se kretaris Kabinet, Menteri Ne gara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi, dan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu yang menyatakan divestasi 14 persen saham Newmont diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, dalam Kontrak Karya Newmont dicantumkan kata pemerintah. Dengan ada nya otonomi daerah, yang dimaksud pemerintah adalah pusat dan daerah.

BIROKRASI
Perombakan di Departemen Komunikasi

MENJELANG berak hir nya masa kabinet pada Oktober nanti, Menteri Komu nikasi dan Informatika Mo hammad Nuh tiba-tiba merombak posisi pejabat ese lon satu. Dari tujuh peja bat, satu pejabat diberhentikan dengan hormat, enam lainnya mengalami rotasi jabatan. Menurut Nuh se usai melantik para pejabat ese lon satu itu Jumat pekan lalu, perombakan ini bertujuan meningkatkan kinerja Departemen.

Di antara yang berubah: Ashwin Sasongko yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika kini menjadi Direktur Jenderal Aplikasi Telematika menggantikan Cahyana Ahmadjayadi. Posisi Sekretaris Jenderal diisi oleh Basuki Yusuf Iskandar, sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Cahyana kini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menggantikan Aizirman Djusan yang diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan.