Momen

KELISTRIKAN
Menteri Keuangan Minta Proyek 35 GW Dievaluasi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Badan Usaha Milik Negara agar merevisi proyek pembangunan tenaga listrik 35 ribu megawatt oleh PT PLN (Persero) Tbk. Alasannya, Kementerian Keuangan menilai PLN berpotensi gagal memenuhi target lantaran kondisi keuangan perseroan semakin buruk.

"Mempertimbangkan ketidakmampuan perseroan memenuhi pendanaan investasi dari cash flow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara," demikian seperti dikutip dari surat yang ditandatangani Sri Mulyani. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 tertanggal 19 September 2017 itu bocor ke publik pada Selasa pekan lalu.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Abdullah mengakui proyek 35 gigawatt membutuhkan dana besar. Sebab, PLN harus menanggung biaya subsidi tarif listrik kepada beberapa golongan pelanggan. Namun perseroan sudah menyiapkan sejumlah skema pendanaan. "Di antaranya revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset existing, serta efisiensi pengadaan barang dan jasa," kata Edwin.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan kondisi keuangan perseroan masih sehat. "Cash flow perusahaan sekitar Rp 63 triliun," ujarnya. Adapun aset total PLN sekitar Rp 1.300 triliun dengan ekuitas Rp 890 triliun. Dengan kondisi pendapatan perusahaan sekitar Rp 300 triliun, Sofyan memastikan keuangan perusahaan masih aman.

ENERGI
Proyek Gas Jambaran-Tiung Biru Dimulai

PROYEK gas Jambaran-Tiung Biru di Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya dimulai. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan proyek unitisasi gas yang dikelola PT Pertamina EP Cepu, anak usaha PT Pertamina (Persero), ini bisa berproduksi mulai 2021.

Pertamina mengeluarkan belanja modal hingga US$ 1,5 miliar untuk proyek ini. Menurut Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, ongkos itu sudah berkurang jauh dibanding anggaran semula yang mencapai US$ 2,1 miliar. PLN-Pertamina menyepakati jual-beli gas sebesar 172 standar kaki kubik per hari (MMSCFD) selama 30 tahun. Volume itu mencakup 55 persen dari produksi total gas yang dihasilkan Jambaran-Tiung Biru sebesar 315 MMSCFD.

PENGHARGAAN
Lelang Gula Rafinasi Diundurkan pada 2018

KEMENTERIAN Perdagangan memutuskan mengundurkan waktu pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi (GKR) dari 1 Oktober 2017 menjadi 8 Januari 2018. Alasannya agar jumlah peserta lelang bertambah, khususnya dari industri kecil dan menengah; usaha kecil dan menengah; kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah,;serta koperasi.

"Tujuan pelaksanaan lelang GKR untuk menjamin pasokan bagi para pelaku usaha berskala mikro dan kecil, maka jumlah peserta lelang dari kelompok usaha tersebut perlu ditambah," kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Bachrul Chairi, Selasa pekan lalu. Hingga saat ini, jumlah peserta lelang dari kelompok usaha skala mikro dan kecil baru terdaftar 310 peserta dari 18 provinsi. Sementara itu, dari industri makanan dan minuman sudah terdaftar 150 peserta.

INFRASTRUKTUR
Pelabuhan Patimban Dibangun Tahun Depan

PEMERINTAH memastikan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dimulai tahun depan. "Tender sudah mulai. Awal tahun depan konstruksinya mulai dibangun," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Bandung, Rabu pekan lalu. Pelabuhan ini diharapkan bisa beroperasi pada April 2019.

Menurut Luhut, dana untuk pembebasan lahan sudah siap dicairkan. Pembagian porsi saham untuk operator pelabuhan antara investor Jepang dan Indonesia juga sudah diputuskan. "Jepang 49 persen, Indonesia 51 persen," ujarnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Pelabuhan Patimban bakal memangkas biaya logistik. Saat ini biaya logistik di Jawa Barat mencapai US$ 4,9 per kilometer, jauh lebih tinggi daripada rata-rata ongkos di negara-negara ASEAN sebesar US$ 1 per kilometer.