Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Momen

8 Februari 2016 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PERHUBUNGAN
Tarif Baru Suramadu Berlaku Bulan Ini

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono menargetkan tarif baru jalan tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur, berlaku bulan ini. Saat ini Badan Pengelola Jalan Tol sedang mengkaji besaran penurunan tarif. "Minimal (beban tarif) bisa untuk pemeliharaan ringan," katanya Kamis pekan lalu.

Sebelumnya, Presiden meminta penurunan tarif jalan tol Jembatan Suramadu lebih kecil atau sama dengan 50 persen. Penurunan ini berlaku bagi tarif yang sebelumnya mencapai Rp 90 ribu untuk truk besar, Rp 60 ribu untuk truk sedang, dan Rp 30 ribu untuk sedan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ada dua opsi yang dibahas dalam rapat terbatas kabinet. Pertama, tarif jalan tol menjadi gratis. Dan, kedua, tarif jalan tol diturunkan. "Akhirnya diputuskan untuk diturunkan dengan berbagai pertimbangan," ujarnya Rabu pekan lalu.

ENERGI
PLN Turunkan Tarif Listrik

PT PLN (Persero) mengumumkan penurunan tarif listrik nonsubsidi. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan ada 12 golongan tarif yang turun mulai 1 Februari 2016 pukul 00.00 WIB. Tarif baru ini berlaku di semua wilayah Indonesia.

Ke-12 golongan tarif yang dimaksudkan antara lain rumah tangga, bisnis kecil, bisnis besar, industri besar, dan industri sangat besar. Ada juga kantor pemerintah menengah, kantor pemerintah besar, penerangan jalan umum, dan pelayanan khusus. "Untuk konsumen tegangan rendah dengan daya 1.300-2.200 VA, tarif turun Rp 17 per kWh," kata Benny di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin pekan lalu.

Benny mengatakan PLN menentukan tarif listrik untuk ke-12 golongan itu setiap bulan. Tarif tersebut berubah seiring dengan naik-turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia, dan inflasi. Dari ketiga faktor itu, ia menambahkan, harga minyak mentah sangat mempengaruhi tarif listrik nonsubsidi pada bulan ini.

ENERGI
Keputusan Masela Kembali Tertunda

NASIB pengembangan Blok Masela kembali terkatung-katung. Presiden Joko Widodo menyatakan belum akan memutuskan pengembangan Blok Masela sebelum bertemu dengan para kontraktor.

Lapangan Abadi Masela ini dikelola oleh Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation. "Saya mau ketemu kontraktor dan investor dulu biar jelas," kata Jokowi di Istana Negara, Senin pekan lalu.

Lapangan Abadi Blok Masela adalah salah satu proyek gas terbesar dengan cadangan terbukti mencapai 10,73 triliun kaki kubik. Cadangan ini adalah yang terakhir ditemukan sejak 15 tahun lalu. Dalam revisi rencana pengembangan (plan of development/POD), Inpex Masela Ltd selaku pengelola menargetkan produksi gas dimulai pada 2024.

Untuk itu perusahaan menyiapkan rencana pembuatan kapal sebagai fasilitas pengolah gas terapung (FLNG). Namun terjadi perdebatan soal pilihan fasilitas kilang LNG terapung atau di darat.

Menurut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), FLNG sudah sesuai dengan aspek teknis dan keekonomian. Namun hasil kajian tersebut ditolak Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan skema kilang di darat lebih murah dan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian daerah sekitar.

GLOBAL
Foxconn Bakal Akuisisi Sharp

PERUSAHAAN elektronik asal Jepang, Sharp Corp, dikabarkan telah memilih penawaran dari Hon Hai untuk menyelamatkan bisnisnya yang terus-menerus merugi selama empat tahun terakhir. Hon Hai, atau selama ini dikenal sebagai Foxconn, adalah perusahaan asal Taiwan yang produk-produk rakitannya digunakan oleh perusahaan perangkat telekomunikasi seperti Apple, BlackBerry, dan Kindle.

Info dari orang dalam Sharp kepada CNBC menyebutkan jajaran direksi akan menggelar pertemuan eksklusif dengan Foxconn dalam waktu dekat. Foxconn telah menawarkan bantuan untuk restrukturisasi bisnis kepada Sharp hingga US$ 5,9 miliar.

BAHAN POKOK
Beras Ilegal Masuk Perairan Jambi

KAPAL Patroli Kepolisian Air Kepolisian Daerah Jambi menangkap empat kapal bermuatan beras impor ilegal Vietnam pada Ahad malam dua pekan lalu (31 Januari 2016). Kapal yang berlayar dari Malaysia itu mengangkut beras ilegal dengan perkiraan volume mencapai 1.500 ton. Empat kapal tersebut ditangkap karena tidak mengantongi dokumen pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkutan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti membenarkan anak buahnya berhasil menggagalkan penyelundupan. Namun Badrodin menyebutkan muatan yang diselundupkan hanya 80 ton jagung dan 30 ton beras. "Setelah kami cek, mereka tak punya dokumen resmi," katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu.

Seorang pejabat Bea dan Cukai mengatakan sedikitnya barang bukti penyelundupan karena hanya satu kapal, yaitu KLM Rejeki Hasil Laut, yang diperiksa. Adapun tiga kapal lain digiring Polisi Air bukan ke pelabuhan terdekat. "Tiga kapal lagi entah ke mana," ujarnya. Sampai saat ini, kasus itu belum dilimpahkan ke Bea dan Cukai.

AGROBISNIS
Indonesia Memprotes Pajak Sawit Prancis

PEMERINTAH Indonesia menyatakan protes atas rencana pengenaan pajak sawit oleh pemerintah Prancis. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, jika wacana ini digolkan, akan ada banyak pihak dirugikan.

Rizal menyatakan ada banyak masyarakat yang hidup bergantung pada industri kelapa sawit. "Kami ingin hubungan dengan Prancis tetap baik, ayo kita cari solusi bersama," kata Rizal di Jakarta, Kamis pekan lalu. Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga memprotes, dan ia mengaku telah meneken surat yang dikirimkan kepada menteri yang mengusulkan kebijakan itu di Prancis.

Pemerintah Prancis berencana mengenakan pajak sawit tahun depan sebesar 300 euro per ton. Pada 2018, pajak ini akan meningkat menjadi 500 euro per ton, lalu pada 2019 akan naik kembali menjadi 700 euro per ton. Kemudian pada 2020 naik jadi 900 euro per ton. Saat ini pajak impor untuk komoditas sawit hanya 97-100 euro per ton.

PERDAGANGAN
KPPU Menduga Ada Kartel Ayam

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan pengaturan dan praktek kartel ayam oleh 12 perusahaan peternakan. Kecurigaan Komisi bermula saat muncul pemberitaan tentang kesepakatan pengafkiran indukan ayam atau parent stock oleh beberapa perusahaan tersebut.

Kesepakatan itu juga diketahui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dalam penyelidikan ditemukan harga jual anakan atau day-old chick (DOC) mengalami kenaikan cukup signifikan. "Ini berdampak pada naiknya harga daging ayam di pasar," demikian siaran tertulis KPPU, Kamis pekan lalu.

Dua belas pelaku usaha itu adalah PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Malindo, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia. Sejauh ini belum ada penjelasan dari ke-12 perusahaan tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus