Momen

PERTAMBANGAN
Pemerintah Ancam Freeport

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengecam PT Freeport Indonesia yang lamban membangun pabrik pemurnian (smelter) di Indonesia. Bahkan dia mengancam, jika tidak ada kemajuan, izin ekspor konsentrat perusahaan tersebut akan dihentikan. "Progress smelter Freeport masih jauh. Saya tidak gembira," katanya Selasa pekan lalu.

Sesuai dengan nota kesepahaman yang diteken Freeport dengan pemerintah Indonesia pada 24 Juli 2014, perusahaan asal Amerika Serikat itu mesti membangun smelter bulan ini. Sebagai kompensasi atas janji itu, Freeport diizinkan melakukan ekspor konsentrat tembaga. Namun, hingga tenggat terlewati, pembangunan smelter belum dilakukan.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin berjanji memenuhi janjinya. Menurut dia, smelter rencananya dibangun di area seluas 60 hektare milik PT Petrokimia Gresik.

INFRASTRUKTUR
Pelabuhan Kuala Tanjung Segera Dibangun

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo memastikan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, senilai US$ 400 juta segera dibangun. Menurut dia, sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. "Groundbreaking akan dimulai," katanya Rabu pekan lalu.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya. Selain itu, Port of Rotterdam, pengelola pelabuhan terbesar di Eropa, ikut dilibatkan. Menurut Indroyono, Kuala Tanjung akan terkoneksi dengan kawasan industri Sei Mangkei, yang menjadi basis industri pengolahan kelapa sawit. Pelabuhan ini juga bakal terhubung dengan jalur kereta api, jalan tol Medan-Belawan, dan pembangkit listrik.

KELISTRIKAN
Rasio Elektrifikasi Digenjot Hingga 99 Persen

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi pada 2015 sebesar 85,18 persen. Dengan pertumbuhan 3 persen per tahun, pada 2020 pemerintah optimistis mencapai target rasio elektrifikasi 99 persen.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman menjelaskan, saat ini 28 provinsi telah memiliki rasio elektrifikasi di atas 70 persen. Empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara, telah memiliki rasio elektrifikasi 50-70 persen. Papua menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 50 persen. "Rasio elektrifikasi paling rendah di Papua, sebesar 43,17 persen, karena luas dan jaraknya jauh-jauh," katanya.

INVESTASI
Perizinan Satu Pintu Berlaku di Semua Daerah

Pemerintah memastikan menerapkan sistem perizinan investasi pelayanan terpadu satu pintu di semua daerah di Indonesia. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, rencana itu digagas langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Dalam waktu dekat Presiden akan memanggil semua gubernur, wali kota, dan bupati untuk membicarakan hal ini," katanya Selasa pekan lalu.

Menurut dia, layanan nantinya akan dibuat sederhana dan dalam waktu yang singkat. Sebelumnya, diperlukan waktu berbulan-bulan bagi investor untuk memperoleh izin investasi. "Izin yang tumpang-tindih akan dihilangkan sehingga tidak merepotkan investor," ujarnya.