Momen

OTOMOTIF
Sisa Saham General Motors Dilego

Departemen Keuangan Amerika Serikat menjual sisa saham terakhir General Motors sebanyak 31,1 juta lembar dari 500 juta yang dimiliki pada 2010. Menteri Keuangan Jacob J. Lew mengatakan wajib pajak kehilangan sekitar US$ 10 miliar dari investasi senilai US$ 49,5 miliar kepada perusahaan mobil asal Detroit itu. "Penjualan ini menutup babak penting sejarah negara ini," kata Lew, seperti dikutip New York Times, Senin pekan lalu.

Pengumuman ini melegakan pimpinan General Motors, yang berjuang menarik kembali konsumen yang cenderung enggan membeli kendaraan karena kepemilikan saham dipegang pemerintah. Lima tahun lalu, Presiden George W. Bush memutuskan memberikan pinjaman darurat untuk mencegah keruntuhan keuangan GM dan Chrysler. Setahun kemudian giliran Presiden Barack Obama menyelamatkan perusahaan mobil itu dari kepailitan.

Pemerintah Abang Sam menghabiskan lebih dari US$ 80 miliar untuk menyelamatkan General Motors, Chrysler, dan pemasok mereka. Adapun Ford Motor selamat dari resesi tanpa bantuan Washington. Senin pekan lalu, Obama menggambarkan bailout ini sebagai taruhan pada kemampuan industri otomotif untuk pulih dan menjadi kompetitif lagi.

ENERGI
Uji Materi peraturan Pertambangan Mineral

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia akan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Ketua Asosiasi Poltak Sitanggang, langkah ini ditempuh karena aturan pelarangan ekspor yang diterbitkan pemerintah disebutkan mengacu pada undang-undang tersebut. Padahal peraturan itu tidak memuat pelarangan ekspor, tapi hanya mengatur pembatasan ekspor mineral mentah. "Ini melanggar konstitusi."

Pelarangan ekspor bijih mineral ditegaskan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo. Larangan ini akan berlaku sejak 12 Januari 2014. Wakil Ketua Asosiasi Agus Suhartono mengatakan pengajuan permohonan peninjauan kembali aturan ini akan didahului pertemuan dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami ingin mendapatkan penjelasan dari anggota Dewan mengenai larangan ekspor ini," katanya.

KOMODITAS
Industri Masih Bergantung pada Aluminium Impor

Akuisisi pemerintah atas PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) belum menjamin industri bakal mendapat pasokan aluminium. Kebutuhan aluminium 650 ribu ton per tahun baru bisa dipenuhi 250 ribu ton oleh perusahaan tersebut. "Indonesia masih kekurangan aluminium 300-350 ribu ton," kata Ketua Satuan Tugas Hilirisasi Mineral Kamar Dagang dan Industri Indonesia Didi Suwondo, Selasa pekan lalu. Kebutuhan juga meningkat 8-20 persen setiap tahun. Kekurangan itu dipenuhi impor dari Australia dan Cina.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat berjanji Inalum akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Janji ini menjadi angin segar karena pemerintah belum menutup keran ekspor aluminium Inalum sejak dikuasai pemerintah pada 1 November lalu. "Lebih baik di dalam negeri dulu dipe­nuhi," katanya. Sebelumnya, pemerintah harus berbagi dengan Jepang ketika Inalum dalam pengusahaan konsorsium Nippon Asahan Aluminium selama 30 tahun.

Didi mengatakan swasta akan mendukung peningkatan produksi aluminium melalui pasokan alumina­­­—bahan baku aluminium—yang melimpah. Selama ini alumina dipasok dari Australia. Menurut Didi, Harita Gorup Ltd siap memproduksi 2 juta ton alumina. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menghasilkan aluminium 650 ribu ton.

ANGGARAN
Penyerapan Masih Rendah

Persoalan lawas mengenai rendahnya penyerapan anggaran kembali terulang tahun ini. Setiap akhir tahun kementerian dan lembaga memacu program kerja agar anggaran yang tersedia bisa direalisasi. Sampai November, pemerintah baru menghabiskan 80,3 persen atau Rp 1.387 triliun dari total belanja Rp 1.726 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir anak buahnya dan meminta kesalahan serupa tidak terulang tahun depan. "Setiap kemandekan akan berpengaruh pada hasil akhir pembangunan pada 2014," katanya dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran di Istana Bogor, Selasa pekan lalu.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beralasan menumpuknya belanja pada akhir tahun karena pembayaran kepada kontraktor dilakukan bertahap. "Kalau dibayar besar pada termin pertama, nanti kabur, lalu proyeknya ditinggal," katanya.

Ekonom PT BNI Tbk, Ryan Kiryanto, mengatakan pemerintah seharusnya menggenjot belanja untuk menopang pertumbuhan. "Semestinya penyerapan anggaran yang lebih tinggi ini bisa menggantikan peranan ekspor yang negatif untuk mendorong pertumbuhan," katanya.

PERDAGANGAN
Peretail Online Paling Melejit

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mendorong peretail konvensional memanfaatkan Internet agar bisa bersaing dengan pedagang online. Jika tidak, mereka akan tergerus. "Masyarakat makin sibuk dan waktu kian singkat. Inilah yang membuat retail online tumbuh pesat," katanya Kamis pekan lalu.

Data Aprindo menunjukkan pertumbuhan retail modern mencapai 17 persen, sedangkan retail konvensional hanya 10 persen per tahun. Kontribusi retail modern ini terhadap total retail nasional mencapai 38 persen. Pada 2009, omzet retail modern baru Rp 70 triliun dan hanya dalam empat tahun berlipat dua menjadi Rp 150 triliun.

CEO perusahaan e-commerce DailySocial Rama Mamuaya, optimistis transaksi belanja online tahun ini tidak terpengaruh perlambatan ekonomi nasional. Indikasinya, sejak rupiah loyo, transaksi online tetap stabil. "Bahkan mampu tumbuh dua digit," katanya.

PASAR MODAL
Saham Baru Bumi Resources

PT Bumi Resources Tbk memilih opsi penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek lebih dulu untuk melunasi utang jatuh tempo Rp 5,8 triliun. Dalam prospektus yang diterbitkan pada Kamis dua pekan lalu, saham baru tersebut ditawarkan ke kreditor yang berminat mengkonversi utang menjadi saham.

Perseroan menerbitkan 13,6 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 200 dan disebut saham Seri B. Adapun nilai saham saat ini, yakni Rp 500, disebut saham Seri A. Harga saham baru ini akan ditawarkan Rp 425 per saham, sedikit di atas harga rata-rata penutupan Rp 388. "Ini merupakan cara yang paling cepat untuk mencari pendanaan," kata analis dari Trust Securities, Reza Priyambada.

Menurut Reza, opsi yang ditempuh perseroan lebih efektif ketimbang rights issue. Alasannya calon investor lebih mudah didapat. "Berbeda jika melakukan rights issue, yang belum tentu target yang dibidik bisa tercapai," katanya.

INDUSTRI
Pertamina Bangun Pabrik Petrokimia

PT Pertamina (Persero) bersama PTT Chemical Public Company Limited (PTTGC) dari Thailand akan membangun pabrik petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini terwujud setelah rampungnya studi kelayakan pada April lalu. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyatakan proyek patungan ini mengintegrasikan kilang, pasokan, dan infrastruktur dasar. "Ini tonggak penting dari strategi pengembangan bisnis hilir petrokimia Pertamina," katanya Selasa pekan lalu.

Pabrik yang akan dibangun di atas lahan 450 hektare di Plaju, Sumatera Selatan, itu ditargetkan beroperasi pada 2018. Produksi petrokimia diprediksi bisa menguasai 30 persen pangsa pasar dalam negeri yang nilainya mencapai US$ 30 juta. Produksi dalam negeri masih belum memenuhi permintaan domestik. Dampaknya, industri mesti mengimpor petrokimia US$ 5 miliar per tahun.

Presiden PTT Bowon Vongsinudom mengatakan kompleks petrokimia yang akan dibangun termasuk unit cracker dan bisnis hilir terintegrasi lainnya. "Kami memberikan pengalaman, sementara Pertamina memfasilitasi akses-akses lokal," kata Bowon. PTTGC merupakan unit bisnis Chemical dari PTT Group dengan total kapasitas produksi 8,72 juta ton per tahun dan kapasitas penyulingan minyak mentah serta kondensat sekitar 280 ribu barel per hari.