Momen

MONITORING BBM
Monitoring BBM Bersubsidi Terhambat Dolar

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menghambat penerapan monitoring bahan bakar minyak bersubsidi. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) memenangi tender pengadaan dan pemasangan radio frequency identification (RFID) tag yang digelar PT Pertamina (Persero) untuk memantau penyaluran BBM bersubsidi. Pertamina menyewa sistem monitoring dari PT Inti sebesar Rp 18 per liter BBM bersubsidi yang disalurkan selama lima tahun. Namun PT INTI mengalami hambatan dalam pendanaan.

Pada saat pengajuan proposal tender, asumsi nilai tukar rupiah yang dipergunakan berkisar 9.700 per dolar. Namun, pada akhir Agustus 2013, rupiah melemah ke kisaran 11 ribu per dolar. Padahal, untuk tahap awal, PT Inti masih mengimpor RFID tag dari Cina. "Kami masih berdiskusi dengan Pertamina terkait dengan nilai kontrak, tapi sudah ada rearrangement dengan pemasok soal pendanaan," kata Manajer Sosialisasi Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak PT INTI Andi Nugroho, Selasa pekan lalu.

Andi menegaskan, pihaknya siap memasang 4,5 juta unit alat pencatat konsumsi BBM untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hingga dua pekan lalu, RFID tag sudah terpasang di hampir 4.000 unit kendaraan bermotor di DKI Jakarta. "Masih jauh dari target. Karena itu, kami perlu menyediakan banyak tempat pemasangan RFID tag untuk menjangkau para pemilik mobil," ujar Andi. l

ANGGARAN NEGARA AMERIKA
Tak Lagi Lumpuh

Kesepakatan pemerintah Amerika Serikat dengan Senat terkait dengan pembahasan anggaran negara itu pada Rabu pekan lalu resmi mengakhiri penutupan layanan pemerintahan (shutdown) yang telah berlangsung selama 18 hari. Dampaknya, sentimen positif mencuat di pasar modal global, termasuk Indonesia.

"Indeks harga saham gabungan tadi pagi naik 0,94 persen," kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Ito Warsito, Kamis pekan lalu. Ito mengatakan pasar masih akan memantau dan mewaspadai gejolak yang berpotensi muncul seusai kesepakatan itu. "Kami masih harus melihat dulu," ujarnya.

Hasil kesepakatan itu, Kongres Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan Senat untuk meningkatkan plafon utang sampai 7 Februari 2013, menyediakan alokasi anggaran darurat sampai 15 Januari 2014, dan membuka kembali pemerintahan. "RUU telah disepakati. Presiden akan menandatanganinya malam ini," ucap Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Pemerintah Amerika Serikat Sylvia Mathews Burwell seperti dikutip The Guardian. l

SAHAM
Bumi Terbitkan Saham Baru Rp 1,7 Triliun

PT Bumi Resources Tbk (BMRS) akan menggelar penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dulu (rights issue) dengan target bisa mendapatkan dana US$ 150 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Sekretaris Perusahaan Bumi Dileep Srivastava mengatakan langkah itu sebagai bagian dari target perseroan dalam menyelesaikan persoalan utang dengan China Investment Corporation Ltd (CIC).

"Kami akan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke otoritas bursa pada akhir Oktober ini," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu pekan lalu. Menurut Dileep, CIC akan bertindak sebagai pembeli siaga apabila nanti saham yang dilepas tidak seluruhnya terserap pasar dengan cara menukar utang dengan ekuitas (debt-to-equity swap). Perseroan belum menjelaskan berapa jumlah saham yang akan dilepas dan berapa harga yang akan ditawarkan.

Menurut Dileep, harga saham yang telah disepakati oleh Bumi dan CIC sebesar US$ 257 juta atas 42 persen saham Bumi Resources Mineral atau sekitar Rp 268 per saham. Ihwal dampak pengalihan saham, Bumi belum menjawab secara langsung. "Performa laporan keuangan konsolidasi atas transaksi saat ini masih dalam tahap peninjauan," katanya.

MONOREL
Jokowi Bentuk Tim Pengawas Monorel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membentuk tim pengawas proyek monorel Jakarta, yang dipimpin oleh badan perencanaan pembangunan daerah. Tim itu melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait, antara lain dinas pekerjaan umum, deputi perekonomian, dan biro tata ruang. "Aspek legal, finansial, dan hukum akan diawasi," kata Jokowi, Rabu pekan lalu.

Jokowi tak mau proyek monorel jilid II ini mangkrak kembali. PT Jakarta Monorail, yang kini sebagian sahamnya diambil oleh Edward Soeryadjaya, diminta Jokowi menuntaskan pembayaran utang pemasangan tiang pancang monorel dari PT Adhi Karya Tbk—yang telah melepas sahamnya di konsorsium.

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan pemerintah akan mengawasi kemampuan finansial PT Jakarta Monorail lebih saksama. Sebab, dulu proyek ini tak jalan karena kegagalan finansial. "Penggarap proyek harus hati-hati. Inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh," ucapnya. Nilai proyek monorel jilid II ini mencapai US$ 15 miliar. "Kami berharap proyek ini berjalan sesuai dengan timeline yang telah disusun," ujarnya.

IMPOR
Impor Sapi Bakalan Dibuka Lagi

Kementerian Perdagangan membuka kembali keran impor 100 ribu ekor sapi bakalan hingga akhir tahun ini. Impor dilakukan untuk menstabilkan harga daging di dalam negeri. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ­Bachrul Chairi menyatakan pemerintah telah menerbitkan izin impor untuk 19 perusahaan.

Pemerintah akan menerbitkan izin impor sapi bila harga daging di pasar sudah mele­bihi angka yang ditetapkan, yaitu Rp 76 ribu per kilogram. Hingga pekan kedua Oktober 2013, pemerintah telah mendatangkan sapi impor sebanyak 22.554 ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.500 ekor adalah sapi siap potong dan 16.054 ekor sapi bakalan. Hingga akhir bulan ini, jumlah kedatangan sapi impor ditargetkan naik menjadi 24.859 ekor sapi bakalan dan 26.250 ekor sapi siap potong. Bulan depan pemerintah akan mendatangkan kembali sisa sapi bakalan sebanyak 46.231 ekor.

Pada Agustus 2013, pemerintah menetapkan harga referensi daging sapi potongan sekunder Rp 76 ribu per kilogram hingga maksimal Rp 87.400 per kilogram. Jika harga masih di atas Rp 87.400 per kilogram, impor akan terus dibuka.Berdasarkan pemantauan pemerintah, harga daging sapi pada Jumat pekan lalu sudah mencapai Rp 89.900 per kilogram.

INVESTASI
Inalum Butuh Investasi Rp 10 Triliun

Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahajana, menyatakan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membutuhkan investasi sekitar Rp 10 triliun untuk menaikkan kapasitas produksi. "Biaya itu untuk membangun satu port lane pelabuhan darat dan satu pembangkit baru," ujarnya Rabu pekan lalu. Dia menjelaskan, pembiayaan investasi akan diusahakan dari pinjaman atau hasil penjualan saham di bursa.

Menteri Perindustrian Mohammad Suleman Hidayat mengatakan pemerintah daerah harus membeli saham Inalum untuk memiliki perusahaan ini. Pembahasan jatah untuk pemerintah daerah, kata Hidayat, akan dilakukan setelah semua permasalahan prinsip selesai.

Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memastikan seluruh saham Inalum akan dimiliki Indonesia bulan depan. Perbedaan nilai buku antara Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co Ltd (NAA) tidak akan mempengaruhi proses akuisisi. "Tanggal 1 diharapkan sudah beralih ke Indonesia. Sudah ada kesepakatan soal itu," ucapnya Kamis pekan lalu. Hatta mengatakan Indonesia masih berpegang pada nilai buku US$ 424 juta sesuai dengan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.