Momen

Industri Penerbangan
Garuda Akan Pisahkan Citilink

PT Garuda Indonesia Tbk ingin secepatnya memisahkan (spin off) unit usahanya, Citilink. Menurut Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar, proses pemisahan sedang berjalan. ”Pemisahan ini bagian dari rencana pengembang an Citilink sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah,” kata Emirsyah di Jakarta, Senin pekan lalu.

Menurut dia, pertumbuhan bisnis penerbangan berbiaya rendah mencapai 18 persen per tahun. Adapun penerbangan premium tumbuh 12 persen. Garuda ingin Citilink berkembang menjadi maskapai kuat di kelasnya. Untuk mencapai target tersebut, Citilink akan mendatangkan 50 pesawat jenis Airbus 320.

Direktur Keuangan Garuda Elisa Lumbantoruan menambahkan Garuda sedang memfinalisasi rencana bisnis Citilink sebagai dasar mengajukan permohonan surat izin usaha penerbangan ke Kementerian Perhubungan. Meski masih menunggu izin, pengembangan Citilink tetap berjalan. Sebab, kata Elisa, Citilink masih menjadi unit bisnis strategis Garuda dan tidak bergantung pada izin ataupun air operator certificate atau sertifikasi.

Emiten Bursa
Direksi Indosiar Mengundurkan Diri

SEMUA anggota direksi dan komisaris PT Indosiar Karya Media Tbk mengundurkan diri karena menolak akuisisi PT Indosiar Visual Media, pemilik stasiun televisi Indosiar, oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Pengunduran diri itu disampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Mantan komisaris independen Indosiar Teuku Iskan­dar mengatakan manajemen Indosiar melihat ada potensi pelanggaran peraturan bila akuisisi Indosiar Visual oleh Elang Mahkota dilakukan. ”Komisi Penyiaran Indonesia sudah menyatakan itu (pelanggaran),” ujarnya di Jakarta.

Komisi Penyiaran Indonesia telah meminta pemerintah menghentikan proses akuisisi 27,24 persen saham Indosiar oleh Elang Mahkota—pemilik PT Surya Citra Media, induk stasiun televisi SCTV. ”Akuisisi ini berpotensi melanggar peraturan,” kata Ketua KPI Dadang Hidayat.

Peraturan yang bisa dilanggar antara lain Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Pasal ini ­membatasi pemusatan pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot Dewa Broto, menyatakan kementeriannya masih mengkaji potensi pelanggaran dalam aksi korporasi itu. ”Kementerian akan bertemu dengan KPI untuk membahas akuisisi itu,” ujarnya.

Aksi Korporasi
Indopoly Tuntaskan Ekspansi

PRODUSEN plastik lembaran PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk merampungkan pembangunan dua pabrik biaxially oriented poly­ester berkapasitas 20 ribu ton. Dengan ekspansi itu, Indopoly membidik kenaikan penjualan US$ 70 juta, sehingga total penjualan bisa mencapai US$ 280 juta setahun. ”Itu target kami,” kata Presiden Direktur Indopoly Henry Halim di Jakarta, Senin pekan lalu.

Biaxially oriented poly­ester adalah plastik tembus pandang berketahanan udara tinggi. Indopoly juga memproduksi plastik film kebal kelembapan (biaxially oriented polypropylene). Pabrik baru bisa menggenjot produksi kedua plastik itu menjadi 100 ribu ton setahun. Selama ini produksi plastik tembus pandang dan plastik film diekspor dan dijual di dalam negeri.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan ekspansi Indopoly akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menghemat devisa. ”Ini penghiliran produksi plastik,” katanya. Di masa depan, industri plastik hilir punya prospek bagus karena tingkat konsumsinya masih rendah. Kebutuhan produk plastik nasional baru 10 kilogram per kapita per tahun. Padahal, di Malaysia dan Thailand, kebutuhan plastik per kapita masing-masing 56 kilogram dan 45 kilogram saban tahun.

Perusahaan Negara
Setoran Dividen BUMN Berkurang

KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara membatasi jumlah setoran dividen perusahaan negara sebesar 10-40 persen dari laba bersih. Kebijakan ini mulai berlaku tahun depan pada tahun buku 2011. Tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan dividen dari perusahaan pelat merah Rp 25 triliun, turun dari target tahun ini Rp 27,5 triliun.

Kementerian juga menghapus kewajiban pembagian dividen interim. Setoran dividen tengah tahun ini selalu disetor perusahaan negara dalam empat tahun terakhir. ”Dividen dibatasi agar badan usaha negara optimal memakai laba buat pengembangan bisnis,” ujar Sekretaris Kementerian Mahmudin Yasin di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Apalagi, kata Yasin, beberapa perusahaan negara berpartisipasi dalam proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Mereka membutuhkan dana besar, sekitar Rp 506,54 triliun, dalam empat tahun ke depan.

Saat ini setoran dividen sejumlah BUMN di atas 40 persen dari laba bersih. Misalnya, PT Telkom sekitar 55 persen dari laba bersih, PT Krakatau Steel 98,9 persen, PT Semen Gresik 50 persen, dan PT Perusahaan Gas Negara 60 persen.

Ketua Komisi Badan Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Airlangga Hartarto mendukung rencana Kementerian mengurangi setoran dividen perusahaan negara. ”Dana perusahaan negara akan cepat menghasilkan bila lebih banyak dialokasikan ke setor riil,” ujarnya.

Penanaman Modal
Pabrik Semen Produsen Cina

PERUSAHAAN semen Cina, Anhui Conch Cement Company Ltd atau Conch Group, akan membangun empat pabrik semen di Kalimantan dan Papua. Total investasi yang bakal digelontorkan mencapai US$ 2,35 miliar (sekitar Rp 20,2 triliun). ”Kami harap tahun ini sudah bisa mulai pembangunan,” kata Chairman China Anhui Corch Group Co Ltd Guo Wen San di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Keempat pabrik akan dibangun di Tanjung, Kalimantan Selatan, Tanah Grogot di Sepinang, Kalimantan Timur, Pontianak di Kalimantan Barat, dan Papua Barat. Total produksi 36.400 ton klinker per hari.

Xu Chong Xin, Direktur Jenderal Komisi Pengawasan BUMN Provinsi Anhui, Cina, mengatakan ­rencana investasi ini sebagai respons atas kunjungan Perdana Menteri Wen Jiabao pada April lalu. Dalam kunjungan itu, Cina akan memperluas kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan, dan ekonomi kedua negara. ”Ini terobosan baru dalam kerja sama antara Anhui dan Indonesia, dengan investasi awal lebih dari US$ 1 miliar.”

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan, pemerintah Provinsi Anhui juga tertarik membangun industri baja di wilayah timur Indonesia.