Mudik Gratis Kemenaker Didukung Perusahaan, Berpotensi Langgar SE Pencegahan Gratifikasi?

TEMPO.CO, Jakarta -Program Mudik Gratis bagi pekerja dan buruh yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 27–28 Maret 2025 menuai kritik. Pasalnya, acara tersebut didukung pendanaan 19 institusi, termasuk perusahaan swasta dan BUMN. BPJS Watch menilai hal itu bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti SE tersebut secara tegas melarang permintaan dana atau hadiah dalam bentuk apa pun, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) atau ‘sebutan lain’, yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Menurutnya, dukungan pembiayaan dari perusahaan untuk acara mudik ini masuk dalam kategori ‘sebutan lain’ yang dilarang oleh SE tersebut. "Permintaan dukungan pembiayaan Acara Mudik ini dilakukan dengan mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan, yang notabene adalah penyokong dana mudik gratis. Ini bertentangan dengan semangat pencegahan gratifikasi yang diatur dalam SE tersebut," ujar Timboel dalam keterangannya, Rabu, 26 Maret 2025.

Adapun perusahaan yang menjadi sponsor mudik gratis ini antara lain HM Sampoerna, United Tractors, PLN, BNI, BRI, Suzuki, Indofood, Danone, Freeport Indonesia, Taspen, dan Panasonic. Timboel menilai jika Kemenaker memang ingin menyelenggarakan program mudik, maka seharusnya pembiayaannya berasal dari anggaran Kemenaker sendiri, bukan dari pihak lain. "Jika tidak mampu membiayainya, ya Kemenaker tidak perlu menyelenggarakannya. Bila ingin membantu pekerja mudik gratis, sebaiknya disalurkan saja ke institusi lain yang memang menyelenggarakan mudik gratis tanpa membawa nama Kemenaker," kata Timboel.

Lebih jauh, dia mengingatkan penyelenggaraan mudik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Ia menyoroti kemungkinan adanya ‘korupsi kebijakan’, di mana Kemenaker bisa saja memberikan kebijakan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan penyokong acara mudik tersebut.

Timboel meminta KPK untuk turun tangan dengan meminta transparansi pembiayaan dari Kemenaker dan seluruh institusi penyokong. "KPK harus meminta keterbukaan pembiayaan ini dan terus memantau potensi terjadinya korupsi kebijakan di Kemenaker yang berhubungan dengan kepentingan institusi penyokong ke depannya," kata dia.