Nyaman di lajur kanan

KALAU Anda memandang APBN, letak pegawai negeri dan ABRI selalu tak pernah bergeser dari lajur sebelah kanan. Letak yang istimewa itu menunjukkan jumlah uang yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk gaji dan pensiun mereka. Bayangkan, untuk tahun anggaran berjalan ini saja, anggaran pensiun hampir 900 ribu pegawai negeri dan ABRI disediakan lebih dari Rp 1 trilyun. Di saat jumlah uang yang bisa dipungut dari kantung kebanyakan pengusaha swasta dan pajak migas makin tipis anggaran sebesar itu jelas terasa makin berat dipikul. Yang dikhawatirkan, bila pos pengeluaran itu tidak direm, uang yang tersisa untuk membiayai pembangunan jadi makin berkurang. Karena alasan itu, kini pemerintah merencanakan menggeser beban pengeluaran rutin APBN itu ke kantung PT Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri). Tapi, jumlah dana yang bisa dihimpun Taspen dari potongan gaji 4,75% setiap bulan, rupanya, dianggap belum cukup. Sejak usaha memupuk dana pensiun itu dilakukan, Januari 1975, dana yang terkumpul baru Rp 1 trilyun. Usaha menambah jumlah itu memang sudah dilakukan Taspen dengan, misalnya, menanamkan sebagian besar dana itu (85%) ke dalam bentuk deposito di pelbagai bank pemerintah. Ternyata, tambahan itu kecil artinya dibandingkan dengan kewajiban pembayaran uang pensiun tahunan. Bila kewajiban itu dialihkan semua ke Taspen, "Besok Taspen juga sudah bubar," kata Dirjen Anggaran Benjamin Parwoto. Pendapat itu tampaknya tidak berlebihan, mengingat untuk tahun anggaran lalu saja jumlah uang pensiun dan ABRI yang dibayarkan sudah mencapai Rp 1 trilyun. Padahal, 20 tahun lalu, saat pertama kali pensiun itu dibebankan ke APBN, jumlah pembayarannya baru Rp 10 milyar. Di saat harga minyak masih tinggi dan pemerintah dengan gampang cari uang, kenaikan beban itu memang tidak terasa. Bertambahnya jumlah pensiunan 40.000-an setahun masih dengan enak ditangani. Sekarang, keadaan keuangan negara memprihatinkan. Pemupukan dana dari kantung pegawai negeri dan ABRI sendiri -- seperti juga potongan untuk dana kesehatan 2% dan tunjangan hari tua 3,25% -- tentu perlu dirangsang. Hingga pada suatu saat nanti pembayaran untuk pensiun itu, "Harus bisa dilakukan dari dana itu sendiri, atau berdiri sendiri," kata Menteri Radius Prawiro. Untuk merintis jalan ke tujuan itu, mulai Januari tahun depan, pembayaran pensiun untuk 21,5 ribu pegawai negeri dan ABRI di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dilakukan lewat kantor Taspen setempat. Biasanya, pembayaran pensiun Rp 1,6 milyar setiap bulan itu dilakukan oleh Kantor Kas Negara. Uangnya sendiri masih akan diambilkan dari pos pengeluaran rutin APBN tahun berjalan -- belum dari dana Taspen. "Pembayaran harus cepat, lancar, dan diterima pada waktunya," kata Menteri Radius. Dari usaha uji coba itu, pemerintah berharap akan melihat lubang-lubang kelemahan pengalihan pembayaran itu. Bila dianggap perlu, perbaikan pelayanan kemudian dilakukan. Untuk memenuhi kewajibannya itu, sembilan kantor Taspen di tiga provinsi itu akan memperoleh uang APBN lewat Bank Rakyat Indonesia setempat. "Ini untuk menjamin agar pembayaran pensiun itu jangan sampai terlambat," kata A. Halim Riadi, Kepala Cabang Taspen di Mataram, NTB. Mudah-mudahan saja, pengalihan pembayaran pensiun akan berjalan lancar. Dan para pensiunan tak dibikin bingung. Soal apakah sebagian dana Taspen itu kelak bakal digunakan untuk membayar pensiun, "Akan dilihat setelah uji coba di tiga provinsi itu berjalan enam bulan," ujar Dirjen Anggaran Benjamin Parwoto kepada wartawan TEMPO Suhardjo Hs.