Obligasi Pemerintah Laris

OBLIGASI pemerintah kian laris awal tahun ini. Di Bursa Efek Surabaya, nilai nominal obligasi pemerintah yang tercatat dan diperdagangkan pada kuartal pertama 2003 sebesar Rp 388,5 triliun dari 50 emisi. Angka itu meningkat 371 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang berjumlah Rp 71,8 triliun dari 25 seri. Bursa Efek Surabaya melaporkan, jumlah obligasi rupiah yang akan diterbitkan pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 15 triliun. Sebesar Rp 10 triliun adalah obligasi yang diterbitkan korporasi. Sedangkan Rp 5 triliun sisanya adalah obligasi milik pemerintah. "Nilai itu berasal dari dengar pendapat kami dengan perusahaan penerbitnya dan pemerintah," ujar Direktur Bursa Efek Surabaya, T. Guntur Pasaribu, Kamis pekan lalu. Belakangan ini, sejumlah perusahaan swasta dan negara memang condong menerbitkan obligasi. Penyebabnya, biaya penerbitan obligasi relatif lebih murah ketimbang pinjaman dari lembaga keuangan. Apalagi, tingkat suku bunga sertifikat bank Indonesia mulai menurun hingga 11,31 persen. Tingkat bunga pinjaman masih sebesar 17-18 persen, dan bunga deposito berkisar 11,5-12 persen per tahun. Soal daya serap pasar, kata Guntur, tak perlu cemas. Likuiditas pasar hingga 2004 masih sangat besar. Indikasinya, saat ini terjadi pemindahan dana 25 persen dari total nilai deposito. Selain itu, ada dana baru di bank-bank asing yang belum diketahui asal-usulnya. "Tak mengherankan, penawaran obligasi pemerintah (senilai Rp 2,7 triliun) kemarin laku hampir tiga kali lipat," ujar Guntur. Menurut dia, perburuan obligasi milik pemerintah dan korporasi masih berlanjut selama investor belum dapat investasi yang lebih menarik. Apalagi, nilai rupiah yang stabil membuat investor merasa aman memegang investasi dalam mata uang lokal.