Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah terus memberikan bantuan atau bansos pangan bagi warga miskin. Menurut dia, pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan di tingkat warga miskin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menyebut, bansos pangan mestinya ada setiap bulan, setiap tahun, sepanjang masih ada warga miskin di Indonesia. Menurut Yeka, itulah salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada warga miskin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Maka sepanjang Republik ini berdiri, sepanjang masih ada warga miskin, setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan buat warga miskin," ujarnya di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat, 15 Maret 2024.
Program bansos pangan, tutur Yeka, juga sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin harga di tingkat petani.
Dia menambahkan, itu pulalah tugas Perum Bulog untuk memanajemen stok. Konsekuensi dari manajemen stok, mengharuskan ada keluaran. Jika tidak, stok akan meledak dan nanti berujung pada busuknya beras.
Bila dikaji secara anggaran, kata Yeka, sebetulnya tidak masalah. Pasalnya, pemerintah selalu mengadakan program bantuan pangan dari tahun ke tahun, sejak zaman Presiden Soeharto.
Namun, dia menyayangkan inkonsistensi pemerintah dalam program ini. "Misalnya, program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) diganti dengan Rastra (Beras Sejahtera). Rastra diganti dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," ucap Yeka.
Saat ini, kata dia, program BNPT tidak jelas statusnya. Entah diganti atau ditiadakan. "Tapi ada program bantuan pangan. Ketidakjelasan inilah yang membuat salah satu juga pasar bisa mudah mengintervensi harga."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bantuan pangan akan diberikan sampai Juni 2024. Oleh sebab itu, kata Yeka, pelaku usaha akan mulai mengantisipasi.
"Aartinya, di Bulan Juli akan ada 22 juta rumah tangga masuk ke pasar. Kalau rata-rata 10 kg, berarti 22 juta dikali 10 kg. Nah, berarti sekitar 220 ribu ton beras masuk ke pasar."
Di sisi lain, menurut dia, stok beras Indonesia pada Juli akan mulai menipis. Hal ini harus segera diwaspadai oleh pemerintah. "Harus diwaspadai harga di bulan Juli. Sinyal ini harus dipastikan," tuturnya.
Singkatnya, Ombudsman berharap agar pemerintah meneruskan bantuan pangan. Namun, segala kekurangannya mesti dievaluasi. "Pastikan Bulog mempunyai program yang konsisten, memiliki perencanaan agar pelaku pasar juga bisa menganalisis, tidak berspekulasi."
Foto 
