Perintah Prabowo di Balik Operasi Penyelamatan Sritex

Rapat koordinasi misi penyelamatan Sritex kian intens. Pada Selasa, 29 Oktober 2024, Prabowo kembali memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang diundang antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, serta Yassierli. Para menteri membawa sejumlah dokumen. Salah satunya map bertulisan “Sritex” yang digenggam Yassierli.

Sritex mendapat perhatian setelah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Putusan ini terbit setelah Sritex gagal membayar utang. Dalam putusan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indo Bharat Rayon berdasarkan perjanjian perdamaian atau homologasi tertanggal 25 Januari 2022. 

Pengadilan Niaga Semarang juga memvonis pailit tiga anak usaha Sritex, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Sebabnya adalah beban utang yang sudah melebihi nilai aset perusahaan-perusahaan itu. Pengadilan Niaga Semarang telah menunjuk empat kurator untuk mengurus aset Sritex Group. Namun manajemen Sritex “melawan” dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Buruh mengendarai sepeda keluar dari pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024).

Menurut Yassierli, Prabowo memberi perhatian khusus kepada Sritex karena perusahaan itu bagian dari industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Dia mengatakan Prabowo tak ingin masa awal pemerintahannya diawali dengan “berita duka” di sektor industri tekstil dan ketenagakerjaan. “Tentu yang diinginkan adalah awal yang baik,” tuturnya. PHK tidak boleh terjadi kendati perusahaan sudah dinyatakan pailit. 

Kiprah Sritex di industri tekstil tak hanya mentereng di Indonesia, tapi juga di dunia. Perusahaan milik keluarga Lukminto ini memiliki lini bisnis terintegrasi dari pemintalan, penenunan, pencelupan dan pencetakan, hingga pembuatan pakaian jadi. Bisnis Sritex kian berkembang setelah memproduksi seragam tentara 35 negara dengan sertifikat dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sritex juga pernah membuat pakaian jadi untuk merek global seperti H&M dan Zara.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta mengatakan posisi Sritex strategis dalam rantai pasok industri tekstil. “Jika sampai stop berproduksi, rantai pasok industri tekstil akan bermasalah,” katanya pada Rabu, 30 Oktober 2024. 

Kapasitas produksi Sritex terbilang jumbo, yaitu 1,1 juta bal benang, 180 juta meter kain mentah, pewarnaan dan pencetakan kain hingga 240 juta yard, serta produksi 28 juta potong pakaian jadi per tahun. 

Selain melayani kebutuhan ekspor, Sritex menguasai lebih dari 20 persen pangsa pasar pakaian jadi pasar domestik. “Lebih dari 80 persen produksi Sritex peruntukannya pasar domestik,” ujar Redma.

Buruh berjalan keluar dari pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 24 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Jatuhnya Sritex ke jurang kepailitan menjadi titik puncak persoalan industri tekstil yang terseok-seok empat tahun terakhir. Kasus kepailitan yang menimpa Sritex menggambarkan kronisnya masalah industri tekstil. “Kami sudah bukan minus lagi, tapi nol. Terbukti, yang raksasa saja terpuruk kondisinya,” ucap Redma. Dia menyebutkan salah satu penyebab rontoknya industri tekstil adalah serbuan produk ilegal dan barang impor. 

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah Lilik Setiawan berujar, Sritex adalah wajah industri tekstil nasional sehingga layak diselamatkan. Selain karena ada puluhan ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidup, perusahaan ini memiliki banyak mitra di berbagai sektor industri. “Kami meminta laju gerak roda perusahaan dapat dipertahankan demi menjaga kepentingan setiap stakeholder yang ada,” katanya.

Berdasarkan pantauan Tempo di pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis, 24 Oktober 2024, masih ada sejumlah pegawai yang beraktivitas. Tempo juga melihat dua truk pengangkut peti kemas dengan stiker bertulisan "Bea Cukai" mengangkut barang keluar dari kompleks pabrik tersebut. Pemilik persewaan parkir kendaraan pegawai pabrik, Tejo, mengaku baru mendengar kabar tentang Sritex yang pailit. Ia lalu bercerita, dalam setahun terakhir, tingkat keterisian lahan parkirnya berkurang lebih dari 50 persen. “Biasanya menampung 100 kendaraan, sekarang 50 saja sudah ramai."

•••

K inerja keuangan Sritex terus merosot dari tahun ke tahun. Dalam laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex memiliki kewajiban US$ 1,59 miliar atau sekitar Rp 24,92 triliun (dengan asumsi kurs Rp 15.600 per dolar Amerika Serikat). Namun perusahaan ini hanya memiliki aset US$ 617.335.345 atau Rp 9,63 triliun. 

Selama enam bulan pertama tahun ini, Sritex menelan kerugian US$ 25.734.056 atau Rp 401,45 miliar. Akibatnya, terjadi ekuitas negatif alias defisiensi modal. Pada 2021, Sritex mencatatkan rugi US$ 1,08 miliar atau Rp 16,84 triliun dan defisiensi modal US$ 398,81 juta atau Rp 6,22 triliun. Sedangkan per Juni 2024, rugi usahanya mencapai US$ 25,73 juta atau Rp 401,38 miliar dengan defisiensi modal Rp 15,29 triliun.

Sejumlah pekerja PT Sritex keluar dari kawasan pabrik yang berlokasi di Jalan KH Samanhudi 88, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, 25 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

Kabar mengenai kondisi Sritex yang berada di ambang kebangkrutan sebenarnya pernah ramai pada pertengahan tahun ini. Pada 24 Juni 2024, Direktur Keuangan Sritex Welly Salam mengungkapkan bahwa pendapatan Sritex menurun akibat pandemi Covid-19 dan persaingan industri global. Pada akhirnya, guncangan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan.  

Kinerja yang sempoyongan turut berimbas pada nasib saham Sritex yang memiliki kode SRIL di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, SRIL berpotensi didepak dari bursa saham lantaran telah memenuhi kriteria delisting. Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan otoritas telah menjalankan suspensi efek SRIL di semua pasar pada 18 Mei 2024 hingga saat ini.

Penghentian perdagangan itu diterapkan lantaran manajemen Sritex menunda pembayaran pokok dan bunga Medium Term Notes Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-16. “Dengan demikian, SRIL telah memenuhi kriteria untuk delisting karena suspensi efek telah mencapai 42 bulan,” katanya. Sritex menjadi emiten BEI sejak 2013.

Merujuk pada ketentuan, delisting atau pendepakan suatu saham dari perdagangan dapat terjadi karena dua hal. Pertama, emiten mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha. Kedua, saham perusahaan telah mengalami suspensi efek di semua pasar sekurangnya dalam 24 bulan terakhir. “Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit, bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik soal tindak lanjut dan rencana perseroan, termasuk upaya mempertahankan going concern-nya,” ujar Yetna.

Eksposur risiko yang berasal dari beban finansial Sritex turut menjadi sorotan. Tanggungan finansial jangka panjang Sritex didominasi utang bank sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,63 triliun. Utang itu tersebar di 28 bank, dari bank swasta, bank pelat merah, bank asing, hingga bank daerah. Porsi utang kepada bank swasta nasional mencapai 68,65 persen, diikuti bank asing 21,26 persen, bank daerah 7,16 persen, dan bank pelat merah 2,93 persen.

Bank yang menjadi kreditor terbesar Sritex adalah PT Bank Central Asia Tbk atau BCA dengan nilai utang US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,12 triliun. Ketika dimintai konfirmasi, Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera Haryn mengatakan akan menghormati putusan hukum dari pengadilan tentang kepailitan Sritex. Dia mengungkapkan, BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kurator yang ditunjuk pengadilan, "Untuk mencapai solusi terbaik bagi debitor dan kreditor."

Sritex juga memiliki obligasi US$ 368,25 miliar atau Rp 5,74 triliun serta utang kepada para pemasok dan mitra usahanya. Salah satunya PT Indo Bharat Rayon, kreditor yang mengajukan gugatan pailit dengan total utang Rp 100,30 miliar. Angka ini setara dengan 0,38 persen total kewajiban Sritex.

Upaya Prabowo Subianto melancarkan operasi penyelamatan Sritex tak hanya didasari urusan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dua pejabat mengatakan ada kedekatan historis antara Prabowo dan Sritex serta keluarga Lukminto. Status Sritex sebagai pemasok seragam tentara, polisi, dan aparatur sipil negara juga menjadikan perusahaan ini istimewa. 

Tempo berupaya meminta tanggapan tentang kabar kedekatan Prabowo dengan Sritex kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad. Namun pertanyaan Tempo tak kunjung berbalas.

Ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024, Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menampik informasi yang menyebutnya meminta pemerintah menyelamatkan perusahaan milik keluarganya itu. “Kami saling membantu. Kami membantu pemerintah, pemerintah membantu kami, itu sudah otomatis, jadi mutual,” ucapnya.

Pemerintah belum memutuskan opsi penyelamatan Sritex. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu proses kasasi atas putusan pailit Sritex. Salah satu opsi penyelamatan yang sempat mengemuka adalah pemberian dana talangan atau bailout yang berasal dari anggaran negara. Sinyal bailout muncul dari pernyataan pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita. “Ya, seperti itu, nanti lihat modelnya disusun. Akan dijadwalkan lebih lanjut. Ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” tuturnya pada Senin, 28 Oktober 2024.

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peran pemerintah dalam penyelamatan Sritex hanya fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan berupa dukungan finansial. Airlangga menjelaskan, dalam membantu penyelamatan perusahaan, pemerintah akan senantiasa mengacu pada putusan pengadilan. Apalagi saat ini pengelolaan Sritex dikuasai kurator sebagai konsekuensi terbitnya putusan pailit.

Fokus pemerintah saat ini, Airlangga melanjutkan, adalah memastikan Sritex tetap bisa berproduksi dan melakukan aktivitas ekspor dan impor. Sebelumnya, izin impor dan ekspor Sritex dibekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Keputusan itu merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan izin tempat penimbunan berikat dibekukan apabila penyelenggara berada dalam pengawasan kurator.

Airlangga mengklaim bahwa pihak Bea-Cukai, kurator, serta Sritex sudah bertemu. Dari pertemuan itu, ada upaya yang akan diterapkan, antara lain pemberian jaminan operasional serta proses izin ekspor dan impor. “Harus ada jaminan keseluruhan ekspor-impornya sesuai dengan bidang usaha tersebut.”

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro membenarkan adanya upaya memastikan pemesanan dan pengiriman barang dari dan ke luar negeri Sritex tetap berjalan. Namun dia enggan menanggapi kabar tentang adanya opsi dana talangan. “Kalau itu, kami juga belum bisa menyampaikan,” tuturnya.

Pakar hukum ekonomi Hendra Setiawan Boen mengatakan sederet upaya penyelamatan Sritex, termasuk adanya rencana bailout, mengesankan pemerintah bermaksud melakukan intervensi langsung. Masalahnya, dia menambahkan, Sritex sudah dinyatakan pailit sehingga posisinya di bawah kontrol pengadilan serta tim kurator. "Apa pun upaya pemerintah untuk menyelamatkan Sritex harus melalui mekanisme kepailitan dan tidak boleh melampaui kewenangan pengadilan niaga,” ujarnya.

Alih-alih melakukan bailout, menurut Hendra, pemerintah dapat menggunakan pendekatan aksi korporasi dan skema business-to-business. “Misalnya memberikan pinjaman lunak melalui bank milik negara.” Namun semua skema itu baru dapat berjalan ketika permohonan kasasi Sritex dikabulkan. “Kalau kasasi Sritex kalah dan going concern dikabulkan, pemerintah bisa menjaga kelangsungan usaha Sritex dengan memesan seragam,” kata Hendra.