Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin membantah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. "Begitu disampaikan soal beras itu, itu ga benar, dari data bulanan yang saya kumpulkan ga benar, Jokowi bilang menurun, entah siapa yang bilangin itu," kata dia dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berita terkait: Soal Tanah Prabowo, Jokowi Tak Merasa Singgung Personal
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari catatan Bustanul, impor beras setiap tahunnya terus mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada kuartal IV 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 503 ribu ton dengan nilai US$ 239 juta. Untuk diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada awal kuartal IV yaitu 20 Oktober 2014.
Di tahun 2016, impor beras melonjak menjadi 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US$ 531 juta. Impor sempat turun di tahun 2017 menjadi hanya 311 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Namun tahun berikutnya, 2018, impor melonjak drastis hampir 7 kali lipat menjadi 2,2 juta ton dengan nilai US$ 1 miliar.
Klaim soal beras ini sebelumnya disampaikan Jokowi dalam sesi Debat Capres kedua di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 17 Februari 2019. Sang pesaing Prabowo Subianto mempertanyakan kebijakannya yang masih mengimpor beras, padahal berulang kali mengatakan untuk tidak akan mengimpor sejumlah kebutuhan pangan termasuk beras.
Jokowi kemudian menjawab bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. Di tahun 1984, kata Jokowi, produksi beras Indonesia yang mencapai 21 juta ton per tahun berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada. Namun pada 2018, kata Jokowi, produksi beras Indonesia telah mencapai 33 juta ton per tahun. "Konsumsi kita 29 juta. Artinya apa? ada stok ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. Dua koma delapan juta ton. Apa artinya? Kita ini sebetulnya sudah surplus."
Kalaupun ada impor, kata Jokowi, hal itu diambil untuk menjaga ketersediaan stok dan upaya stabilitas harga. Pemerintah, kata dia, harus punya cadangan beras untuk bencana dan gagal panen. "Ini hanya politis kalau impor untuk bla bla bla, harusnya bisa diserang Prabowo, semalam" kata Bustanul sembari tertawa.
Walau demikian, Bustanul memuji Jokowi yang sudah mulai menggunakan data produksi beras terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk diketahui, Data BPS pada Oktober 2018 lalu menyebut produksi gabah kering giling pada 2018 hanya sebesar 56,54 juta ton atau setara 32,42 juta ton beras, berbeda dari data Kementan yang sebesar 83,3 juta ton atau setara 48 juta ton.
Foto 
