Pertempuran Baru Rodrigo Duterte

FT

Presiden Duterte tak berhenti di sana. Dia juga menuduh Ayala Corp telah menghindar dari pajak dan meminta adanya renegosiasi atas izin kontrak bisnis kedua perusahaan tersebut. Ayala dan First Pacific tengah melakukan renegosiasi dengan anak perusahaan First Pacific, Maynilad Water Services, untuk membatalkan arbitrasenya. 

Pidato panas Duterte di atas menjadi salah satu serangan verbal paling spesifik yang dilancarkan Duterte setelah berkuasa pada tahun 2016 - pada saat tren pimpinan populis sedang memuncak di seluruh dunia. Ini juga menandakan bahwa Duterte pada sisa kepemimpinannya ingin beralih ke pertempuran baru. Dia sebelumnya gencar mengincar gembong narkoba, dan kini dia membidik orang-orang terkuat yang ia sebut oligarki. Pengusaha-pengusaha Manila melihat ini sebagai unjuk kekuasaan dari seorang pemimpin yang ingin menancapkan warisan kepemimpinannya.

Sejak tahun lalu, Duterte, saat ini berumur 74 tahun, terus meningkatkan serangan verbal dia pada oligarki Filipina. Hal ini berhasil menarik simpati pendukungnya namun mengirim pesan yang kontras pada korporasi-korporasi raksasa. Pada 10 Februari, Jaksa Agung muda Jose Calida mengajukan sebuah tuntutan ke Mahkamah Agung, yang dianggap oleh rakyat Filipina sebagai serangan terhadap media massa dan korporasi raksasa, guna untuk mencabut izin media raksasa setempat, ABS-CBN. 

Kalangan pebisnis dan para analis berkesimpulan bahwa serangan ini akan menjadi hal buruk bagi negara yang pernah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di Asia itu. Mantan Wakil Menteri Keuangan Romeo Bernardo yang pernah mengabdi di bawah kepemimpinan Corazon Aquino dan Fidel Ramos mengatakan: “Investor institusional mengkhawatirkan target selanjutnya setelah Ayala dan perusahaan-perusahaan Pangilinan.” 

Romeo Bernardo saat ini menduduki posisi sebagai anggota dewan direksi beberapa perusahaan di Filipina. 

Sebagian besar tokoh yang diwawancara oleh Financial Times mengatakan bahwa serangan terhadap korporasi-korporasi di bawah kontrol nama keluarga adalah tindakan yang tidak adil.  Kebijakan Duterte menganulir kesepakatan mengenai air minum di Manila, dan mendorong dibubarkannya ABS-CBN hanya akan membuyarkan kepercayaan para investor, terutama di saat kondisi negara sedang mengalami perlambatan ekonomi dan investasi asing. Hal ini juga dirasa tidak sejalan dengan moto Duterte untuk “terus membangun” karena bisa memperlambat program infrastruktur nasionalnya.

“Saya rasa kepercayaan investor sedang goyah sesaat,” ujar analis infrastruktur untuk Fitch Solutions di Singapura, James Su. “Insiden ini jelas memperlihatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan kuasa atas regulasi untuk menganulir kontrak-kontrak bisnis.”

Serangan Duterte terhadap Ayala Manila Water berujung pada perusahaan tersebut kehilangan lebih dari sepertiga nilai pasarnya. Perusahaan induknya juga terseok-seok di masing-masing unit bisnis mereka. Saham First Pacific bahkan sudah mulai turun lebih dari 16 persen pada jangka waktu yang sama. Ayala belakangan setuju untuk menjual kontrol atas hak bisnis airnya ke Enrique Razon, seorang pengusaha pelabuhan yang memiliki hubungan lebih baik dengan Presiden Duterte. 

Banyak rakyat Filipina yang percaya adanya dorongan politik di balik keputusan pemerintah Filipina tersebut. Kecurigaan tersebut sejalan dengan latar belakang pemilik ABS-CBN yakni dinasti keluarga kaya Lopez. Ketiga dinasti bisnis keluarga yang diincar oleh Duterte saat ini punya sejarah mendukung kubu liberal Aquino, sebelum Duterte berkuasa. 

“Sudah lumrah diketahui bahwa dinasti keluarga Ayala dan Pangilinan berisi pebisnis-pebisnis yang berseberangan dengan presiden. Mereka diketahui sebagai oligarki-oligarki ‘kuning’ yang mendukung pergerakan liberal. Mereka pernah secara terbuka mengkritisi [Duterte].” kata analis politik Richard Javad Heydarian. 

FT

Namun, “kampanye” Duterte melawan para oligarki ini mendongkrak popularitasnya yang sudah dianggap sebagai presiden Filipina terpopuler sepanjang sejarah. Popularitasnya makin menanjak setelah pidato penuh amarah Duterte pada 3 Desember 2019. Dua lembaga survei terbesar di negara tersebut menyatakan tingkat dukungan dia tumbuh dari tujuh poin menjadi sembilan.

Pihak Ayala dan First Pacific tidak bersedia berkomentar untuk artikel ini. Pihak presiden, diwakili oleh sekretaris hukum Menardo Guevarra, mengatakan bahwa renegosiasi kontrak manajemen air lebih kepada penegakan hukum negara dan menyebut beberapa pasal di dalam kontrak dengan kedua perusahaan tersebut yang yang diklaim ilegal dan melawan konstitusi. Menardo juga menekankan bahwa pemerintah bergerak untuk keadilan bagi masyarakat. 

“Presiden tersulut emosinya bukan karena faktor pemilik Ayalas ataupun Pangilinan, namun karena beberapa pasal di kontrak yang ternyata bermasalah,” kata Menardo Guevarra. “Itulah yang memancing amarah beliau dan tidak ada hubungannya dengan pemilik perusahaan.”

FT

Kritikan Duterte kepada para oligarki telah menjadi daya tarik kepemimpinan presiden ini sejak dia memulai karir politik di kota Davao, meskipun dia sendiri tumbuh di antara lingkungan keluarga politik berkecukupan dan sempat mencicipi pendidikan untuk menjadi pengacara. 

Penduduk Filipina sendiri seringkali membicarakan tentang “10 dinasti keluarga” yang dirumorkan punya pengaruh kuat pada ekonomi dan politik negara tersebut. Dinasti Ayala dan Lopez seringkali masuk ke dalam pembicaraan publik ini. 

Banyak penduduk lokal, bahkan mereka yang berseberangan dengan presiden, mempercayai bahwa para konglomerat mampu mempertahankan kekayaan mereka dengan mengedepankan sikap “rent-seeking” yaitu kecenderungan untuk menambah kekayaan pribadi tanpa menambah sumber kekayaan baru. Publik juga mencurigai bahwa mereka menjalankan “state-capture,” terminologi dimana sebuah perusahaan menggunakan kedekatannya dengan pihak pemerintah guna menambah kekayaan mereka sendiri. 

Pada waktu yang bersamaan, korporasi-korporasi yang dimiliki konglomerat seperti SM Investments, JG Summit, dan perusahaan cepat saji multinasional Jollibee Foods terus menjadi mesin penggerak pertumbuhan Filipina kala bisnis-bisnis kelolaan negara melempem. 

Sejarah Ayala sendiri bisa dirunut sampai ke 1834 kala Filipina ada di bawah kekuasaan kolonial Spanyol. Saham-saham mereka mulai dari perusahaan telekom Globe, perusahaan peminjaman BPI, dan El Nido resorts. 

Meskipun pusat Manila diisi pemandangan perkampungan kumuh, termasuk di sekitar Istana Presiden Malacanang, divisi pertanahan Ayala pernah menjadi pemimpin di distrik Makati dengan adanya taman dan jalan yang memakai nama keluarga Ayala. Ada pula perkantoran megah yang diisi oleh sejumlah perusahaan outsourcing ternama dan perusahaan pusat panggilan, atau call center.

Kontrak pengelolaan air yang menyulut Duterte pertama kali dibuat pada masa kepresidenan Ramos pada tahun 1997, sebuah era privatisasi yang kala itu dikenal dengan “kerjasama publik privat” di Filipina dan bisnis global. 

Mengikuti saran perusahaan International Finance Corp - sebuah perpanjangan tangan sektor privat Bank Dunia - pemerintah Filipina menawarkan tender-tender untuk konsesi pengelolaan air di Manila guna mengatasi kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya saat itu. 

FT

Namun, dalam sebuah langkah krusial, pengembangan sumber air tetap berada di bawah kuasa pemerintah. Dua dekade selanjutnya, Manila dan wilayah sekitarnya yang berpenduduk lebih dari 15 juta masih bergantung pada sebuah bendungan yang terletak di utara Manila, Angat. 

Pembangunan bendungan kedua yang dinamai proyek Kaliwa sempat terseok-seok di bawah beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Namun proyek ini terlihat akan dijalankan kembali setelah pemerintahan Duterte berencana untuk membiayainya dengan pinjaman dari pihak Cina. 

Banyak perusahaan pengelolaan air terpaksa membatasi jumlah penggunaan air selama Filipina didera kemarau parah di 2019. Menurut analis, Duterte menjadikan perusahaan-perusahaan pengelolaan air sebagai target empuk. 

“Duterte tidak memandang dinasti Ayala dan Pangilinan sebagai pahlawan nasional, tapi dia memandang perusahaan-perusahaan tersebut tengah memanfaatkan kaum miskin,” ucap Eduardo Araral, profesor rekanan di sekolah kebijakan publik Lee Kuan Yew. “Di matanya sebagai pengacara, dia melihat adanya pembenaran untuk menyerang mereka, terutama setelah putusan pengadilan arbitrase Singapura.” 

Sementara, perseteruan Duterte dengan ABS-CBN sudah tercium dari 2016 bersamaan dengan momen menjelang kemenangan Duterte dalam pemilu. Stasiun televisi tersebut sempat tidak menayangkan iklan kampanye Duterte tanpa alasan yang jelas. Semenjak saat itu Duterte berulang kali memerangi ABS-CBN. Lisensi televisi itu kini berada di ujung tanduk seiring ancaman Duterte untuk tidak memperbaharuinya pada 30 Maret ini. 

Tak tinggal diam, ABS-CBN beberapa kali mengkritisi kebijakan Duterte yang dikenal sebagai ‘perang melawan narkoba’. Menurut mereka, korban “perang narkoba” pemerintah yang mengakibatkan kematian 5,500 nyawa, tak berlandas hukum. 

Duterte pada bulan Desember secara halus mengeluarkan ancaman kepada dinasti Lopez yang memiliki saham di stasiun televisi itu dengan mengatakan; “Saya akan menjual [saham saya] kalau saya ada di posisi anda.” Komentar presiden itu justru mengundang simpati pemilik-pemilik stasiun televisi. 

Menurut pandangan Heydarian, sang presiden berupaya untuk mempromosikan kelas orang-orang kaya baru yang bersimpati terhadapnya. Kelompok ini, Heydarian sebut sebagai “Dutertegarki” selayaknya para “Boligarki” yang menumbuhkan kekayaan di bawah presiden terdahulu Venezuela, Hugo Chavez. 

Kepala Kepolisian Nasional Filipina Ronald dela Rosa (kanan) dan Presiden Rodrigo Duterte di Manila, Januari 2017. Reuters/Ezra Acayan

Meski telah mendeklarasikan kebencian dia terhadap para oligarki, Duterte juga membuka komunikasi dengan yang lain seperti Dennis Uy, seseorang yang pernah berkontribusi pada kampanye pemilihan presiden dia di tahun 2016. Uy memimpin konsorsium Mislatel yang memenangkan tender lisensi untuk mengelola Dito Telecommunity, jaringan  telekomunikasi terbesar ketiga Filipina. 

Dennis Uy tidak terlalu terekspos sebelum Duterte menjadi presiden dan baru masuk ke dalam daftar orang Filipina terkaya Forbes tahun lalu dengan total kekayaan $660 juta. Pada bulan November silam, Uy membeli 45 persen saham di Malampaya, ladang minyak terbesar Filipina, dari Chevron. Tidak diketahui jumlah yang dibayarkan Uy kepada Chevron. 

Kejanggalan lain adalah ketika Duterte menyerang perusahaan pengelolaan air, dia malah menyanjung milyarder Manuel Villar yang menikah dengan Cynthia Villar, yang diketahui sebagai senator pro-Duterte. Hal tersebut diyakini beberapa pihak adalah jalannya mereka untuk masuk ke dalam pasar pengelolaan air di Manila. 

Manuel Villar menganggap rumor tersebut murni spekulasi yang beredar di kalangan media Filipina. Ia mengklaim obrolan mengenai hal tersebut tidak pernah dibahas dengan presiden. Dennis Uy dan Manuel Villar sama-sama menolak untuk diwawancarai lebih jauh. 

Lebih jauh mengenai perseteruan pengelolaan air, sekretaris hukum Menardo Guevarra meyakini bahwa kontrak pengelolaan terbaru nanti akan dibentuk untuk dapat menghapus pasal-pasal yang bertabrakan dengan hukum negara. Guevarra juga tidak setuju apabila penghapusan kesepakatan lama di kontrak ini akan mencederai iklim investasi Filipina. 

“Akan ada efek negatif di kalangan investor asing untuk sesaat, apalagi kalau dihadapkan dengan situasi dimana negara ikut campur dengan sebuah kontrak bisnis dan ikut mengubah peraturannya,” ucap Guevarra. “Menyajikan kontrak yang adil untuk kedua belah pihak akan membuat investor asing melihat kontrak itu sebagai sesuatu yang stabil dibandingkan dengan kontrak yang sangat menguntungkan investor tapi bisa batal sewaktu-waktu.”

Akan tetapi, perusahaan lain dapat saja menarik kesimpulan yang berbeda. Seperti pernyataan seorang manajer dana berpengalaman di Filipina; “Ini adalah pemerintahan yang tidak menghormati adanya perjanjian kontrak. Bagaimana kamu bisa menjalankan bisnis dengan keadaan itu? Hasil putusan arbitrase saja tidak mereka hormati, bahkan Cina akan menyadari ini.” 

Beberapa meyakini pergesekan antara pemerintahan Duterte dengan sektor bisnis di Filipina hanya akan mempercepat para konglomerat untuk melabuhkan uangnya di tempat lain. Mantan pejabat keuangan Bernardo menganggap; “Grup bisnis-bisnis besar memandang konflik kontrak pengelolaan air sebagai alarm. Ini hanya akan memperkuat keinginan mereka untuk diversifikasi keluar Filipina.” Bernardo pernah juga menjadi direktur dua anak perusahaan Ayala; Globe dan BPI. 

Ayala sebetulnya tengah berinvestasi pada sektor bisnis yang cukup beragam, sebelum munculnya konflik pengelolaan air ini. Dia menanam uang di sektor perumahan di Malaysia, perusahaan teknologi otomotif di Jerman, panel surya di Amerika Serikat, dan membeli perusahaan-perusahaan yang di bawah kendali miliarder Myanmar, Serge Pun. 

Saat ini Ayala sedang gencar menginformasikan isi dari perjanjian pengelolaan air kepada Razon sebagai pemegang saham yang tengah bersiap ikut ke dalam bisnis ini. 

“Cara pebisnis sektor ini bekerja biasanya dengan bertahan dan diam-diam membuat perbaikan di belakang layar. Namun pada saat semuanya berlalu harga saham anda sudah jatuh,” ucap dekan Ateneo School of Government di Manila, Ronald Mendoza. 

Reportase tambahan oleh Guill Ramos 

Presiden Filipina Rodrigo Duterte meninjau barisan tentara kehormatan pada saat kedatangan sebagai tamu kehormatan untuk ulang tahun ke-116 Layanan Kepolisian RI di kota Quezon, Filipina, 9 Agustus 2017. REUTERS/Romeo Ranoco

Kenapa ABS-CBN dipantau sang presiden?

Perang yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte terhadap konsesi air Manila tidak terlalu merebut perhatian rakyat Filipina pada umumnya. Namun sebaliknya, ancaman presiden terhadap ABS-CBN sangat disadari oleh jutaan penduduk karena stasiun televisi ini termasuk jaringan yang paling ditonton di Filipina. 

ABS-CBN terkenal di kalangan setempat berkat beberapa program populer seperti TV Patrol dan drama polisi Ang Probinsyano. Akan tetapi, ABS-CBN sudah lama diincar oleh pemerintahan Duterte. Apalagi kini nasib perpanjangan lisensi penyiaran mereka berada di tangan anggota Kongres Filipina menyusul ancaman dari presiden. 

ABS-CBN dilaporkan oleh Jaksa Agung muda Jose Calida ke Mahkamah Agung atas praktek-praktek yang dianggap “ sangat vulgar.” 

Namun ada yang familiar dari tuduhan yang dilancarkan pemerintah ini. Kasus terbaru ini mirip kasus terakhir yang mendera Rappler dimana portal berita ini menghadapi sengketa yang diprakarsai pemerintah Filipina. Jose Calida menuduh Rappler atas penghindaran pajak dan melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan Penerimaan Depositary Filipina, sebuah sekuritas yang oleh perusahaan media lainnya digunakan untuk melawan larangan konstitusional terhadap investasi asing langsung di sektor tersebut. 

Juru bicara Duterte mengklaim bahwa pihak Istana presiden tidak ikut andil dalam petisi hukum Jose Calida, walaupun sedikit yang mempercayai alasan tersebut. Terlebih dengan adanya fakta bahwa Mahkamah Agung kini diisi oleh mereka yang ditunjuk presiden. 

Menyikapi serangan hukum ini, ABS-CBN menyangkal segala tuduhan tersebut. Juru bicara stasiun televisi itu, Errol Choa, mengatakan; “Semua layanan kami sudah disetujui oleh regulasi dan pemerintah.”

Lain halnya dengan Ayala dan First Pacific yang memilih untuk berdiam di tengah serangan Duterte, ABS-CBN justru melaporkan perseteruan mereka sebagai bahan berita. Hal tersebut menjadi alasan Jose Calida mengajukan “gag order” ke Mahkamah Agung untuk menghentikan ABS-CBN terus membicarakan perselisihan ini. Namun, pengadilan masih belum mengeluarkan keputusan akan permintaan Jaksa Agung muda tersebut. 

Artikel ini pertama kali diterbitkan Financial Times pada Februari 2020

Penerjemah: Ricky M. Nugraha