Opsi Perubahan Komposisi Saham BUMN Mengemuka

Sebelumnya, Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, meminta pemerintah memangkas porsi kepemilikan saham Indonesia dalam konsorsium KCIC. Usul tersebut untuk merespons pembengkakan biaya kereta cepat yang ditengarai bakal mengganggu kinerja BUMN yang terlibat dalam konsorsium tersebut. “Kami sedang melakukan negosiasi dengan pihak Cina agar porsi Indonesia ini bisa lebih kecil dari 60 persen," kata Agung. "Dengan begitu, cost overrun yang terjadi sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kita setorkan."

Sebagai pemilik saham PSBI terbesar, jika ada pembengkakan biaya dan negosiasi tidak membuahkan hasil, WIKA bakal menanggung beban yang lebih besar ketimbang perusahaan BUMN lainnya yang terlibat dalam konsorsium tersebut.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya sekitar US$ 6,071 miliar. Tapi kini biaya tersebut diduga membengkak sekitar 23 persen dari nilai semula atau setara dengan Rp 20 triliun. Pembengkakan tersebut terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Berdasarkan perjanjian, melarnya biaya ini sepenuhnya ditanggung konsorsium.

Menurut Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya, dalam proses pembangunan, terjadi banyak hal yang tidak terduga di lapangan, sehingga menambah beban biaya, khususnya dalam aspek pembebasan lahan dan utilitas.

Pemindahan utilitas yang dimaksudkan, misalnya pemindahan gardu listrik, pipa air, kabel fiber, ataupun jaringan lain yang merupakan utilitas umum untuk menunjang pelayanan masyarakat. "Ada proses yang cukup panjang yang harus ditempuh untuk bisa membebaskan lahan dengan utilitas itu, dan ini memakan biaya," ujar Mirza.

Maket kereta cepat di proyek Tunnel Section 1 Kereta Cepat Jakarta Bandung di Halim, Jakarta, 2018. TEMPO/Tony Hartawan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Perkeretaapian, Aditya Dwi Laksana, menuturkan pergeseran saham WIKA ke KAI cenderung wajar dilakukan dan tidak berpotensi memicu permasalahan baru. Pasalnya, perubahan komposisi saham dilakukan secara internal antar-perusahaan pelat merah.

Namun, kata Aditya, masalah besar berpotensi terjadi jika perubahan komposisi saham terjadi antara PSBI dan konsorsium Cina, sehingga kepemilikan nasional menjadi di bawah 60 persen atau bahkan minoritas. “Ini tentu berdampak pada kemandirian proyek strategis nasional kita dalam proyek kereta cepat,” ucapnya. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perhitungan pelbagai risiko dengan cermat serta melakukan negosiasi secara optimal untuk mengatasi persoalan beban keuangan proyek kereta cepat.

Sementara itu, KCIC terus berupaya membenahi berbagai permasalahan dalam pengerjaan proyek kereta berkecepatan 350 kilometer per jam tersebut. Salah satunya melalui perombakan manajemen yang dilakukan pada pertengahan Maret lalu.

KCIC kini dinakhodai Dwiyana Slamet Riyadi yang sebelumnya memimpin PT Reska Multi Usaha, anak usaha PT KAI. Adapun Presiden Direktur KCIC sebelumnya, Chandra Dwiputra, menjadi salah satu direktur KCIC. Tiga kursi anggota direksi diisi oleh Direktur Utama PT Light Rail Train, Allan Tandiono, serta dua perwakilan Cina dalam kerja sama kereta cepat, masing-masing  Zhang Chao dan Xiao Song Xin.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS | GHOIDA RAHMAH