Pemerintah Bahas Skema Permodalan untuk Pemilik Hak Kekayaan Intelektual

TEMPO.CO, Jakarta - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapat perhatian sebagai aset bernilai ekonomi tinggi. Namun, keterbatasan skema penilaian membuat pemilik HKI masih kesulitan mengakses permodalan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Ekonomi Kreatif tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna merancang regulasi jasa penilaian khusus bagi pemilik HKI.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengungkapkan saat ini aturan mengenai penilaian HKI masih belum optimal dalam mendukung industri kreatif. "Saat ini, aturan mengenai jasa penilai HKI sedang kami rapikan agar pemilik kekayaan intelektual dapat memperoleh akses pembiayaan lebih mudah. Kami akan bahas hal ini lebih lanjut dengan Kemenkeu untuk memastikan adanya jasa penilaian khusus yang dapat meningkatkan nilai ekonomi HKI," ujar Riefky dalam keterangan resmi dikutip, Ahad, 23 Maret 2025.

Menurutnya, industri berbasis HKI, seperti pengembang gim, aplikasi, serta produk kreatif lainnya, memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, tanpa skema penilaian yang jelas, HKI sulit dijadikan jaminan dalam skema pembiayaan perbankan.

“Selama ini, banyak pelaku ekonomi kreatif yang memiliki produk berbasis HKI, tetapi mereka kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena belum ada standar yang jelas untuk menilai nilai ekonominya. Ini yang sedang kami coba perbaiki,” kata Riefky.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong industri kreatif sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menyusun regulasi penilaian HKI, Kemenkraf juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merancang model pendanaan yang lebih inklusif bagi perusahaan berbasis digital.