Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto disebut bakal mengubah skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Soemantri Brodjonegoro, memaparkan tujuannya adalah untuk menjaga daya beli.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bambang Brodjonegoro mengatakan saat harga BBM naik, pasti akan terjadi inflasi karena memengaruhi daya beli. Di saat itulah perlu BLT menutupi. “Jadi BLT itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh kenaikan harga,” ujarnya ditemui seusai konfrensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Keuangan era 2014-2016 itu menerangkan, selama ini subsidi BBM diberikan berbasis harga. Jadi hanya membedakan antara berapa biaya produksi dengan harga jual. Ketika harga jualnya di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. Namun permasalahan terbesar yang akhirnya harus dihadapi adalah banyak yang salah sasaran.
Akibatnya, negara mengeluarkan anggaran subsidi yang begitu besar karena hanya melihat selisih harga, yang kemudian terpakai oleh pihak yang tidak tepat. “Karena itu, solusi paling ideal daripada kita memberikan subsidi dalam bentuk harga, lebih baik kan diberikan (langsung) kepada yang membutuhkan,” kata Bambang Brodjonegoro.
Bambang Brodjonegoro berpendapat ini juga menjadi solusi cepat mengurangi kemiskinan. Subsidi seharusnya lebih baik ditargetkan pada kelompok yang menerima bantuan, dari yang paling bawah sampai menuju kelas menengah atau aspiring middle class, dan kelas menengah ke atas sudah seharusnya berdiri sendiri.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun. “Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo telah meminta Bahlil agar membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran itu. Tim tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan tunai.
Dalam pembahasan soal subsidi di kantornya hari ini, Bahlil mengatakan rencana tersebut juga masih dikaji oleh internal kementerian. Belum ada keputusan final yang bisa ia berikan terkait dengan wacana tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa BLT memang menjadi opsi yang juga ikut dikaji dan merupakan opsi yang terdepan untuk direalisasikan. Pilihan ini akan diputuskan nanti. "Dan opsinya saya pikir, opsinya lebih mengkerucut ke sana (BLT),” ujar Bahlil.
Vedro Imanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
