Palapa Ring Memang Tidak Langsung Bisa Digunakan

LIMA bulan setelah proyek pembangunan Palapa Ring Timur kelar dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019, layanan internet belum juga bisa diakses oleh masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota yang dilalui jaringan kabel serat optik telekomunikasi tersebut. Di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, misalnya, jangankan layanan data yang cepat dan murah, sinyal telepon seluler bahkan masih kosong.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengakui Palapa Ring memang tidak bisa langsung digunakan untuk mengakses Internet. “Perlu fasilitas lanjutan agar layanan data menjangkau konsumen,” kata politikus Partai NasDem ini kepada Retno Sulistyowati dari Tempo, Kamis, 27 Februari lalu.

Mengapa belum juga ada internet di banyak daerah yang dilalui infrastruktur Palapa Ring, terutama di Indonesia bagian timur?
Infrastruktur ini memang tidak langsung bisa digunakan untuk mengakses Internet. Pekerjaan rumah berikutnya adalah menghubungkannya dengan beberapa fasilitas tambahan, seperti menara base transceiver station (BTS) pasif alias network operations center. Infrastruktur selanjutnya, BTS aktif dan jaringan microwave untuk mencapai area yang tidak bisa dijangkau dengan kabel.

Siapa yang akan membangun?
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) yang membangun BTS pasif. Bakti sudah membangun sekitar 166 BTS pasif serta microwave dengan satelit sesuai dengan ketersediaan dana universal service obligation. Kalau kurang, mungkin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tapi sejauh ini belum ada izin dari Kementerian Keuangan. Untuk wilayah terdepan, terluar, tertinggal, butuh sekitar Rp 3 triliun.

Ke depan, kami juga akan terus mengajak operator seluler membangun last mile. Saat ini terus dilakukan pembicaraan dengan operator seluler. Beberapa di antaranya ada yang bekerja sama dengan Telkomsel. Kalau itu jalan, baru bisa diukur utilisasinya. Kami terus berbicara dengan perusahaan operator, bagaimana supaya wilayah di ketinggian lebih dari 3.000 meter (di atas permukaan laut), misalnya, hingga daerah di pinggiran bisa mengakses Internet. Ini yang perlu didiskusikan terus.

Masalahnya, operator telekomunikasi yang ingin memanfaatkan Palapa Ring harus bernegosiasi dengan pemilik jaringan Internet existing. Bukankah ini yang selama ini membuat mampat?
Pemerintah berperan sebagai akselerator agar swasta bisa berunding dengan baik. Kami tidak bisa memaksakan. Kami berharap ini diselesaikan bersama.

Negosiasi ini yang sejak dulu tak mencapai titik temu….
Persoalannya, bagaimana pemanfaatan infrastruktur milik operator existing. Dalam sambungan telepon atau pengiriman data internasional, misalnya, tidak semua menggunakan fasilitas milik operator domestik. Ada infrastruktur negara lain yang dipakai supaya komunikasi atau data terkirim. Dari situ dihitung infrastruktur sharing dengan pihak luar negeri bisa terjadi dengan baik, efisien, dan saling menguntungkan. Mengapa di domestik tidak bisa? Kami ingin infrastruktur sharing di dalam negeri juga bisa efisien, dengan tingkat pengembalian investasi yang baik bagi pemilik fasilitas. Ini memang kepentingan bisnis, menyangkut strategi bisnis, tapi harus dicari cara. Perlu inovasi supaya efisien. Karena, ke depan, kompetisi tidak hanya oleh sesama perusahaan telekomunikasi, tapi ada juga (perusahaan) platform, aplikasi.

Bagaimana Anda yakin tidak akan mandek lagi?
Hidup itu harus optimistis. Harus dicari cara terbaik. Dengan kemajuan teknologi, konektivitas, dan inovasi, saya yakin.

Masalah Palapa Ring belum selesai, tapi sekarang ada rencana baru pengadaan satelit….
Dengan infrastruktur itu, pemerintah bisa menyediakan layanan Internet nirkabel atau Wi-Fi di area tertentu, seperti kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas, dan rumah sakit. Wi-Fi di kantor desa, misalnya, radiusnya hanya 100 meter. Saat ini ada enam satelit yang digunakan. Lima di antaranya milik perusahaan telekomunikasi, seperti Telkom. Satu lagi milik BRI untuk aplikasi tertentu.