Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Alifudin mengatakan sejumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menimpa ribuan pekerja dalam negeri berisiko memperburuk kondisi perekonomian secara keseluruhan. Ia meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim industri domestik. Kondisi industri domestik yang kurang baik menjadi salah satu pemicu PHK di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bila tidak ditangani dengan serius, menurut Alifudin, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. “Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil dan ramah bagi dunia usaha agar tidak terjadi PHK massal yang lebih meluas,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 7 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat dipenuhi dengan baik dan secara utuh. “Kemnaker harus segera turun tangan untuk memastikan pekerja yang terdampak memperoleh kompensasi yang sesuai, seperti pesangon dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia berpendapat proses ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas guna mencegah potensi penyalahgunaan hak-hak pekerja. Alifudin menyebut pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim industri domestik dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat. Hal ini, lanjut dia, supaya bisa menciptakan kebijakan yang mendukung kelangsungan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan pemerintah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kesulitan dan memberikan insentif yang tepat untuk mempertahankan operasional pabrik-pabrik tersebut. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kepada perusahaan yang berjuang untuk tetap bertahan, serta memastikan bahwa hak-hak pekerja tidak hilang dalam proses PHK ini,” ujarnya.
Sejumlah perusahaan dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan melakukan PHK terhadap total 3.200 pekerjanya. Beberapa perusahaan itu antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, dan PT Bapintri. Kemudian, ada pula PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) yang menutup pabriknya pada 1 Maret 2025 dan mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja. Lebih dari 14 ribu pekerja dikabarkan kehilangan pekerjaannya akibat penutupan beberapa pabrik tersebut.
Kendati demikian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membantah kabar badai pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang melanda pekerja RI. Menurut dia, tidak semua informasi mengenai PHK itu sesuai fakta di lapangan.
"Memang ada beberapa perusahaan, yang kalau kami baca di media juga dituliskan ada PHK. Setelah kami cek, sebenarnya juga tidak semuanya," tutur Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Maret 2025.
Ia mengklaim pihaknya sudah terjun langsung untuk melihat dan memeriksa kondisi di sejumlah perusahaan yang dikabarkan melakukan PHK massal. Menurut dia, fakta yang mereka temukan justru berbanding terbalik dari informasi yang beredar di media.
Bahkan, lanjut dia, ada perusahaan yang dilaporkan telah melakukan PHK, tetapi ketika dicek justru karyawannya bertambah. "Menurut saya, terkait dengan berita ada istilahnya sampai 'badai' (PHK) apa segala, menurut saya itu harus kita lihat secara proporsional," ujar dia.
Ia pun mengaku tidak menutup mata soal sejumlah perusahaan yang berada dalam fase kontraksi, namun bukan berarti hal itu menggambarkan kondisi industri secara keseluruhan. “Saya tidak menutup mata memang ada beberapa perusahaan atau industri yang sedang fase kontraksi,” katanya.
Menurut dia, terjadinya PHK dipengaruhi kondisi ekonomi secara makro, seperti daya saing perusahaan, hingga tata kelola internal perusahaan.
Foto 
