Pir buat primadona

RENCANA menjadikan kelapa sawit sebagai primadona ekspor komoditi nonminyak bumi hangat lagi. Di Jakarta, pekan lalu, beberapa pengusaha sempat gerah sesudah mendengar bahwa ketua BKPM Suhartoyo mendadak membatalkan rencana pengembangan komoditi itu lewat perkebunan besar swasta. Untuk kelapa sawit itulah, antara lain, kata Suhartoyo tiga bulan lalu, pemerintah mencadangkan lahan 500 ribu ha di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Menurut Suhartoyo, sedikitnya ada 13 kelompok pengusaha swasta yang sudah menyatakan minatnya ketika itu. Apakah semua rencana promosi itu benar dibatalkan?"Ah, saya tak pernah mengucapkan perkataan dibatalkan," jawab ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal itu. Ditemui TEMPO, orang Nomor I di BKPM itu memastikan tak ada perubahan mendasar dalam rencana pengembangan kelapa sawit. "Saya hanya mengutarakan alternatif-alternatif guna mematangkan konsep pelaksanaan rencana itu," tuturnya. Dari beberapa alternatif yang dikemukakannya, Suhartoyo menganggap layak jika dikembangkan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) untuk kepentingan itu. Pola yang meletakkan pengusaha swasta sebagai inti kegiatan dan petani rakyat sebagai lapisan pembantunya itu, katanya, suda diterapkan dipelbagai perkebunan pemerintah di Sumatera. "Tapi pola seperti itu belum pernah dilaksanakan swasta," katanya lagi. Dia, sayang, tak mau mengutarakan secara persis bagaimana mekanisme PIR itu harus dilaksanakan. Tapi Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras Hasjrul Harahap menjelaskan bahwa pola PIR yang akan dikembangkan itu mewajibkan pihak swasta, pada tahap pertama, sebagai pelaksana proyek selama empat tahun. Selain membuka lahan, mereka juga diharuskan menanam, memupuk, dan memelihara tanaman hingga menghasilkan. Setelah itu, pemerintah akan membeli secara tunai 80% dari areal tadi untuk selanjutnya dijual pada para petani secara kredit antara 10 dan 20 tahun. Dalam pola PIR itu pemerintah bertanggung jawab membangun fasilitas infrastruktur, sedangkan pembangunan pabriknya jadi tanggung jawab swasta. Lahan 250 ribu ha, yang tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada tahap pertama ini sudah ditawarkan. Kendati untuk mengembangkan lahan setiap 10 ribu ha dan membangun sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit butuh dana sedikitnya Rp 40 milyar, kata Menteri Hasjru, sudah ada 20 perusahaan swasta yang menyatakan minat menggarapnya. Dengan kemajuan teknologi, hasil kelapa sawit yang kini baru empat ton, kata Menteri Hasjrul, bisa ditingkatkan jadi delapan ton setiap ha. Iklimnya pun sangat membantu. Tapi kemudahan dan keadaan alam itu saja belum cukup buat pengusaha. "Kami perlu keDastian dan kestabilan harga dalam menjalankan usaha itu," kata Oestara Wiradinata, ketua Kompartemen Perkebunan dan Pertanian Kadin. Maksudnya, dia meminta agar pemerintah aktif pula mengawasi setiap perubahan harga kelapa sawit di pasar lokal dan luar negeri. Pemerintah tentu paham bagaimana mengatur harga "agar tidak jatuh di saat produksi melimpah, tapi tidak membubung tinggi jika produksi sedang susut," katanya. Dalam kaitan itu Oestara meminta agar pemerintah menjalankan fungsinya sebagai badan penyangga harga, yang akan membeli kelapa sawlt ari petani di saat panen raya dan melepasnya kembali ketika masa panenan lewat. Dengan berusaha mengendalikan harga itulah, katanya, investasi besar di situ sedikitnya bakal terjamin "tidak akan sia-sia."