Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi JP menilai pemerintah tidak siap atas implikasi yang terjadi akibat peraturan larangan mudik. Hal ini terlihat dari sejumlah kejadian di lapangan beberapa waktu belakangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Misalnya, penyekatan larangan mudik ternyata menimbulkan kemacetan hingga delapan kilometer di jalan tol Cikampek, tepatnya menjelang Gerbang Tol Cikarang Barat menuju Cikampek," ujar Suryadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akibatnya petugas memutuskan memberhentikan sementara penyekatan mudik agar lalu lintas lancar kembali, Suryadi memperkirakan banyak pemudik yang lolos dari penyekatan di sekitar Gerbang Tol Cikarang Barat tersebut. Penyekatan kemudian akan kembali dilakukan apabila kondisi lalu lintas mulai terurai.
Seperti diketahui, Operasi Ketupat Jaya 2021 dimulai pada 6 Mei 2021 pukul 00.00 WIB, dan berakhir pada 17 Mei 2021. Petugas akan melakukan penyekatan kepada warga yang hendak mudik. Pemudik yang terjaring operasi langsung diminta putar balik, kembali ke lokasi asal. Sedangkan kendaraan angkutan barang atau logistik, kendaraan dinas, warga yang hendak mengunjungi orang meninggal dunia atau sakit, dan ibu hamil yang akan bersalin boleh melanjutkan perjalanan.
Di sektor penerbangan, kata Suryadi, juga sempat terjadi kecolongan, yaitu kala seorang penumpang pesawat yang dinyatakan positif Covid-19 berhasil menyelinap masuk ke bagian check in hingga berhasil terbang dari Bandara Semarang ke Pangkalan Bun.
"Yang bersangkutan saat masuk bandara menunjukkan dokumen kesehatan setelah divalidasi KKP diarahkan isolasi mandiri. Tapi yang bersangkutan tidak kembali tapi memutar dan malah masuk ke tempat check-in," ujar Suryadi.
Namun demikian, akibat keteledoran ini, ia mengatakan pihak terkait telah melakukan koordinasi antara lain soal penanganan penumpang yang berdekatan dengan penumpang tersebut. Dari 24 penumpang dalam penerbangan tersebut, 12 diantaranya dilakukan tracing karena duduknya berdekatan.
Dari sisi peraturan pun, menurut dia, pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan ketentuan. Yang terakhir, terdapat perubahan ketentuan terkait mudik lokal dalam wilayah aglomerasi. Pemerintah kini resmi melarang kegiatan mudik Lebaran di semua wilayah, tanpa pengecualian. Sebelumnya, ada ketentuan diperbolehkannya mudik lokal dalam wilayah aglomerasi.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah agar memperbaiki koordinasi dan prosedurnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bila perlu, kata Suryadi, perlu dilakukan pemeriksaan yang berlapis dengan tujuan agar tidak terjadi kemacetan ataupun kerumunan, yang malah menimbulkan resiko penularan.
"Sebab semakin lama seseorang berada dalam perjalanan akan semakin lelah dan semakin tinggi pula resiko penularan yang terjadi. Selain itu pemeriksaan berlapis juga memperkecil kemungkinan lolosnya orang-orang yang dilarang melakukan perjalanan, baik itu di sektor perjalanan darat, laut maupun udara," ujar Suryadi.
Dari sisi peraturan, Suryadi mengatakan Fraksi PKS juga berharap Pemerintah dapat lebih konsisten dalam membuat ketentuan. Apalagi, pandemi ini telah berlangsung selama lebih dari satu tahun lebih. Sehingga, seharusnya Pemerintah telah memiliki standard penanganan pandemi yang baku.
"FPKS sekali lagi menyampaikan pendapat bahwa esensi dari pelarangan mudik seharusnya lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran virus akibat adanya perjalanan orang melalui pengendalian perjalanan orang," ujar Suryadi. "Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menegakkan protokol kesehatan secara ketat di seluruh wilayah Indonesia dan bukan dengan melakukan pelarangan perjalanan orang yang pada kenyataannya bisa dengan mudah dilanggar."
CAESAR AKBAR
Foto 
